Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tahun Lalu, Presiden Keluarkan Enam Izin Pemeriksaan Kepala Daerah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang tahun 2009 telah mengeluarkan surat izin pemeriksaan enam kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut juru bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang, status pemeriksaan para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu beragam.

“Ada yang menjadi saksi, ada juga yang menjadi tersangka,” kata Saut di kantornya, Jakarta, Kamis (7/1).

Pada 8 April 2009, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden soal pemeriksaan Bupati Sukabumi Sukmawijaya. Ia menjadi saksi kasus dugaan pertambangan batu galena tanpa kuasa pertambangan. Pada 5 Agustus, Presiden mengizinkan pemeriksaan Wakil Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Ramli Kadadia. Ia menjadi tersangka dugaan penganiayaan dan perbuatan tak menyenangkan.

Yudhoyono pada 25 September mengeluarkan izin pemeriksaan tiga kepala daerah. Mereka adalah Bupati Bandung Barat Abubakar yang menjadi tersangka kasus dugaan penyimpangan anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bandung 2005 dan 2006. Bupati Bandung Obar Sobarna juga diperiksa untuk kasus yang sama. Hanya saja, statusnya sebagai saksi. Presiden juga mengeluarkan izin pemeriksaan Bupati Lampung Timur Satono yang menjadi tersangka kasus dugaan penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2005-2008.

Terakhir, Presiden mengeluarkan surat izin pemeriksaan Bupati Toba Samosir Monang Sitorus pada 17 Desember. Monang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Toba Samosir tahun 2006.

Menurut Saut, saat ini pemerintah tengah memproses izin pemeriksaan empat kepala dan wakil kepala daerah. Tiga di antaranya masih berstatus saksi dan satu orang menjadi tersangka. Wakil Bupati Jember Kusen Andalas yang menjadi saksi kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember 2005. Untuk kasus yang sama, Bupati Lumajang Syahrazat Masdar diizinkan diperiksa sebagai tersangka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik menjadi saksi dugaan keterangan palsu dan pemalsuan surat. Adapun Bupati Belitung Timur Khairul Effendi menjadi saksi pembuatan surat palsu.

Saut membantah pemerintah memperlama izin pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala dan wakil kepala daerah bisa langsung diperiksa jika pemerintah tak kunjung mengeluarkan izin pemeriksaan. “Lebih dari 60 hari izin tak keluar, yang bersangkutan bisa langsung diperiksa,” kata dia.

PRAMONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asisten Prabowo Menjadi Komisaris Pindad, Mayor Teddy Jadi Wadanyon

1 menit lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Asisten Prabowo Menjadi Komisaris Pindad, Mayor Teddy Jadi Wadanyon

Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) AM Putranto diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pindad


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

2 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.


Guru Besar UGM Diteror Berulang Kali Usai Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat, Prof Koentjoro: Saya Tidak Pernah Takut

3 menit lalu

Profesor Koentjoro Ketua Dewan Guru Besar UGM menunjukkan teror yang diterimanya usai lakukan aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat di Balairung UGM. Foto: Michelle Gabriela/TEMPO
Guru Besar UGM Diteror Berulang Kali Usai Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat, Prof Koentjoro: Saya Tidak Pernah Takut

Prof Koentjoro Guru Besar UGM dapat teror berulang kali usai aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat. "Saya tidak pernah takut," katanya.


Polisi Tangkap Dokter Gadungan Pemilik Klinik di Bekasi, Sudah 5 Tahun Buka Praktek

5 menit lalu

Ilustrasi surat keterangan sakit / sehat dari dokter. Nieuwsblad.be
Polisi Tangkap Dokter Gadungan Pemilik Klinik di Bekasi, Sudah 5 Tahun Buka Praktek

Polisi menangkap dokter gadungan bernama Ingwy Tito Banyu yang membuka praktek di Klinik Pratama Keluarga Sehat, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.


Cuplikan Film Horor Malam Pencabut Nyawa Diluncurkan

7 menit lalu

Poster film
Cuplikan Film Horor Malam Pencabut Nyawa Diluncurkan

Base Entertainment memproduksi film horor terbaru Malam Pencabut Nyawa


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

10 menit lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Sestama BNPT Ajak Seluruh Pihak Dukung Pembaharuan Perpres RAN PE

11 menit lalu

Sestama BNPT Ajak Seluruh Pihak Dukung Pembaharuan Perpres RAN PE

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Bangbang Surono, mengharapkan dukungan dari semua pihak agar pembaharuan Perpres RAN PE bisa berjalan dengan lancar.


JATAM Laporkan Bahlil ke KPK, Dugaan Korupsi Izin Tambang

11 menit lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
JATAM Laporkan Bahlil ke KPK, Dugaan Korupsi Izin Tambang

Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin usaha tambang di Indonesia sejak mendapat mandat dari Presiden Jokowi pada 2021.


DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Kami Saja di Sana

14 menit lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Kami Saja di Sana

DPR menilai RUU DKJ perlu memberikan kekhususan kepada Jakarta, yang salah satunya bisa melalui fungsi sebagai ibu kota legislatif.


Empat Kebijakan Badan Meteorologi Dunia Diadopsi 94 Negara, Apa Saja?

15 menit lalu

Siklon Tropis Megan (BMKG)
Empat Kebijakan Badan Meteorologi Dunia Diadopsi 94 Negara, Apa Saja?

Sebanyak 94 negara peserta salah satu forum meteorologi dunia, SERCOM Ke-3, mengadopsi empat kebijakan terkait layanan cuaca dan iklim.