Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LBH Surabaya Minta Warga Kalibakar Dilindungi

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Malang -Lembaga Bantuan Hukum Surabaya meminta Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur memintah pemerintah jangan hanya membela kepentingan PT Perkebunan Nusantara XII.

Namun ikut melindungi hak asasi warga di lahan sengketa Kalibakar dan bersikap adil terhadap mereka. Menurut Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan LBH Surabaya Kantor Perwakilan Malang, Hosnan seluruh warga di lahan bekas Kebun Kalibakar seluas 2.040 hektare berhak atas hidup layak, pekerjaan, dan tempat tinggal. 

Warga berada di lahan sengketa selama bertahun-tahun, menggarap lahan sebagai pekerjaan utama, dan telah berketurunan.

“Pemerintah pun harusnya memberikan perlakuan adil terhadap mereka. Kalau PTPN bisa mendapatkan HGU, seharusnya warga juga mendapat perlakuan serupa untuk menggarap lahan sebagai satu-satunya pekerjaan bagi hidup mereka,” kata Hosnan kepada Tempo, Selasa (17/11).

Menurutnya hak warga dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan serupa termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pernyataan Hosnan ditujukan untuk menanggapi pernyataan Bupati Malang Sujud Pribadi, serta Saurijanto—Ketua Harian Kelompok Kerja Pengkajian, Penanganan, dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Malang.

Kemarin Sujud menegaskan Pemerintah Kabupaten Malang tidak berpihak pada PT Perkebunan, namun mendukung negara dan bertindak sebagai penengah. Sujud juga “mengancam” akan menindak tegas perangkat desa di lokasi sengketa yang gagal menenangkan situasi dan kondisi di Kalibakar.

Pernyataan mendukung negara dinilai Hosnan sebagai frasa lain mendukung PT Perkebunan, yang memang dimiliki negara. Sedangkan Saurijanto menyatakan warga dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan karena menjarah atau menggarap lahan tanpa izin dari PT Perkebunan.

Pihak PT Perkebunan berhak menggarap lahan Kalibakar karena dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah dan otentik, serta relevan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.

Hak ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1988 yang memberikan hak guna usaha kepada PT Perkebunan hingga 2013.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penjarahan oleh warga telah menimbulkan bencana banjir bandang yang melanda wilayah Pujiharjo, Purwodadi, dan Sitiarjo karena kawasan konservasi di Kebun Kalibakar menyusut dari 70 persen pada 1981 menjadi sekitar dua persen pada 2004.

Menurut dia, dalam reformasi agraria sekarang sesungguhnya merupakan kesempatan bagi warga untuk memiliki tanah secara sah asal warga dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah dan atau bukti-bukti otentik yang menguatkan warga pernah memiliki tanah itu.

“Kalau memang punya surat-suratnya, ya, please. Jangan asal main klaim bilang (tanah) itu hak ulayat atau hak adat, atau bilang sebagai warisan nenek moyang saja,” katanya.

Bagi Hosnan, pernyataan Sujud dan Saurijanto lebih mengedepankan keadilan normatif dan mengabaikan keadilan substantif. Warga boleh saja dianggap tidak punya dasar hukum untuk menguasai lahan.

Tapi harus dilihat juga bahwa kegigihan maupun kesungguhan warga menuntut lahan hingga ke pemerintah pusat sudah dapat dianggap sebagai bukti nyata perjuangan warga untuk membela hak-haknya.

“Kalau mereka yang sering dianggap tak berpendidikan tapi berani dan gigih bertahun-tahun memperjuangkan hak atas tanah itu hingga ke pusat, saya kira mereka pasti punya dasar hukum kuat untuk menuntut keadilan,” kata Hosnan.

Warga berhak mendapat perlakuan yang sama dengan perlakuan yang didapat PT Perkebunan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Malang lebih mendekat kepada rakyatnya dan bukan melulu berpihak pada PT Perkebunan.

Berdasarkan bukti-bukti pemberitaan dan dokumen tertulis yang dimiliki LBH diketahui beberapa bupati Malang sebelum Sujud dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang justru menunjukkan keberpihakkannya secara terbuka kepada rakyat.

ABDI PURNOMO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Sosa Milik PTPN IV Dapat Sertifikat ISPO

12 Mei 2023

Dua pekerja PT. Perkebunan Nusantara XIII menyortir kelapa sawit yang baru dipanen di Lorong Pinang, Paser, Kaltim (28/9). Pengolahan kelapa sawit ini mampu memproduksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 60 ton per-jam. TEMPO/Ayu Ambong
Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Sosa Milik PTPN IV Dapat Sertifikat ISPO

ebun dan pabrik kelapa sawit Sosa milik PTPN 4 mendapat sertifikat Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) dari Control Union.


PTPN IX Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Landscape Officer, Batas Waktu hingga 18 Januari 2023

13 Januari 2023

Ilustrasi Mencari Lowongan Kerja. Tempo/Tony Hartawan
PTPN IX Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Landscape Officer, Batas Waktu hingga 18 Januari 2023

PT Perkebunan Nusantara IX membuka lowongan kerja bagi karyawan perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT).


Warga Sidamanik Tolak Konversi Kebun Teh ke Lahan Sawit, Khawatir Jadi Biang Banjir dan Longsor

25 Oktober 2022

Shutterstock.
Warga Sidamanik Tolak Konversi Kebun Teh ke Lahan Sawit, Khawatir Jadi Biang Banjir dan Longsor

Konversi lahan teh menjadi sawit tersebut telah menyebabkan munculnya berbagai kerusakan lingkungan, seperti banjir dan longsor.


Petani Deli Serdang Tagih Janji Jokowi soal Lahan Digusur: Penyelesaian Menguap

14 Oktober 2022

Presiden Joko Widodo meninjau alat mesin pertanian (Alsintan) di sela-sela peluncuran Taksi Alsintan di Gresik, Jawa Timur, Selasa, 22 Agustus 2022. Dengan hadirnya program Taksi Alsintan tersebut diharapkan dapat mendorong teknologi pertanian petani terus berkembang dan peningkatan produksi. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Petani Deli Serdang Tagih Janji Jokowi soal Lahan Digusur: Penyelesaian Menguap

Janji Jokowi dianggap tidak pernah terealisasi hingga petani terkatung-katung selama dua tahun.


Hingga Juni 2022, PTPN IX Ekspor Kopi 90 Ton ke Italia

23 Juli 2022

Pekerja memetik biji kopi robusta saat panen raya di Perkebunan Kopi Getas, Afdeling Assinan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis 29 Juli 2021. PTPN IX memproyeksikan produksi panen raya biji kopi kering robusta kualitas ekspor tahun 2021 di unit perkebunan seluas 341,45 hektare tersebut mencapai 371 ton atau meningkat 700 persen dari tahun 2020 lalu yang hanya mencapai 43 ton. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Hingga Juni 2022, PTPN IX Ekspor Kopi 90 Ton ke Italia

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX mencatatkan produksi kopi sebanyak 490 ton kopi kering pada pertengahan tahun 2022.


Targetkan Produksi Gula 2022 340.375 Ton, PTPN X: Luas Lahan Bertambah

6 Januari 2022

Sejumlah buruh mengangkut tebu hasil panen untuk dikirim ke pabrik gula saat musim giling perdana tahun ini di kelurahan Kedungkandang, Malang, Jawa Timur, Selasa (29/5). ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Targetkan Produksi Gula 2022 340.375 Ton, PTPN X: Luas Lahan Bertambah

Direktur PTPN X, Tuhu Bangun optimistis mampu mencapai target itu, sebab Tahun 2022 luas lahan tebu PTPN X mencapai 55.639 hektare


PTPN III Buka Lowongan Kerja, Simak Kualifikasinya

7 Oktober 2021

Ilustrasi mencari lowongan pekerjaan di internet. shutterstock.com
PTPN III Buka Lowongan Kerja, Simak Kualifikasinya

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding membuka lowongan kerja untuk lulusan D4 atau Sarjana.


PTPN Divestasi Aset, Bagaimana Nasib Saham Pemerintah?

20 September 2021

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Anak Perusahaan PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV mulai serius masuk ke pasar ritel dengan produk kemasan gula 1 kg.
PTPN Divestasi Aset, Bagaimana Nasib Saham Pemerintah?

Holding PTPN Group resmi membentuk Sugar Co atau PT Sinergi Gula Nusantara sebagai subholding dengan nilai di atas Rp 20 triliun.


Lahan Dijadikan Ladang Ganja, Ini Penjelasan PTPN VIII Bandung

13 Juli 2020

Polisi mengumpulkan barang bukti di kebun ganja  Gunung Bukit Tunggul, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Ahad, 12 Juli 2020. Seluruh area kebun sudah dipanen pekan lalu dengan produksi 40 kg ganja kering per 3 bulan. TEMPO/Prima Mulia
Lahan Dijadikan Ladang Ganja, Ini Penjelasan PTPN VIII Bandung

Penanaman ganja di lahan milik PTPN VIII dilakukan oleh penggarap ilegal.


Pabrik Pengolah Karet Lateks PTPN XII Akan Dibangun di Malang

10 November 2019

Seorang wanita menyayat batang pohon karet untuk diambil getahnya di perkebunan karet provinsi Yala, Thailand, 30 Januari 2017. Harga jual karet di Thailand melonjak tinggi akibat banjir merendam sejumlah perkebunan karet di wilayah Thailand. REUTERS/Surapan Boonthanom
Pabrik Pengolah Karet Lateks PTPN XII Akan Dibangun di Malang

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII membangun pabrik pengolah karet lateks senilai Rp 42 miliar di Kebun Pancursari, Malang.