Buruh yang tak ikut mendapatkan Tunjangan Hari Raya tersebut adalah buruh yang masa kontraknya bulanan. Selain itu, ada pula buruh pabrik dengan sistem kontrak tahunan yang hanya bisa menerima gaji pokok dalam salah satu klausul kontraknya. Akibatnya, buruh dengan sistem kerja seperti ini tidak bisa mendapatkan tunjangan di hari besar agama Islam tersebut.
Khotib tidak bisa memprediksi berapa jumlah buruh yang berpotensi tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya. Namun Khotib menyatakan, persoalan buruh kontrak dengan model seperti ini sudah terjadi hampir di semua daerah. Khotib mencontohkan, dari total 400 ribu buruh di Kota Semarang sebanyak 70 persen diantaranya memakai sistem kontrak. Pokok persoalanya, kata Khotib, karena posisi buruh selalu kalah di hadapan pengusaha. "Daripada ga kerja lebih baik kerja meski dengan gaji minim dan tiada tunjangan," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Harry Mukti menyatakan semua buruh berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya. "Kami akan turunkan tim pengawas untuk memantau," kata Harry. Sesuai dengan aturannya, kata dia, perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya bisa dipidanakan. "Masuk dalam pelanggaran pidana," katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah Djoko Wahjudi menyatakan meski dunia usaha belum bergeliat tapi para pengusaha akan tetap berusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya kepada para buruhnya. "THR sudah menjadi kultur," katanya.
Terkait dengan buruh kontrak, kata Djoko, pengusaha juga akan berusaha memberikan Tunjangan Hari Raya. Namun, jika sistem kontraknya hanya satu bulanan maka buruh tersebut agak sulit mendapatkan Tunjangan Hari Raya. "Kalau ga THR ya dikasih semacam tali asih," kata Djoko.
ROFIUDDIN
