Setelah sekitar satu jam menggelar mimbar bebas didepan kampus di Jalan Soedirman, Serang itu, mereka bergerak menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Didalam gedung tersebut tengah diadakan Siding Paripurna Istimewa mendengarkan pidato gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan sejumlah tokoh.
Dalam aksinya, mahasiswa menilai proses pembangunan di Banten hanya dikuasai oleh sekelompok golongan dan elit politik, "Buktinya, hampir separuh penduduk Banten hidup miskin," kata Mukhtar Anam, koordinator aksi tersebut.
Dalam penegakan hukum, kata mahasiswa, masih banyak kasus korupsi di Banten yang belum selesai ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Banten. Seperti kasus dana perumahan senilai Rp10,5 miliar yang melibatkan anggota DPRD Banten, kasus pinjaman daerah Pandeglang senilai Rp 200 miliar yang belum selesai, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah Banten yang mencapai Rp 2 triliun lebih, hampir sepertiganya mengalami kebocoran.
Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Banten Ade Imat Ruhimat menjelaskan, sebanyak Rp 166,69 miliar pelaksanaan APBD tahun 2007 lalu di Banten ditemukan menyimpang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan itu terdiri atas kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 190,12 juta, kerugian kas daerah sebesar Rp 1,28 miliar, dan temuan administrasi Rp 165,22 miliar. "Kami minta kepada penegak hukum, agar temuan penyimpangan itu ditindaklanjuti," ujar Ade.
Sesampainya di gerbang DPRD, mahasiswa merangsek memaksa masuk ke gedung wakil rakyat itu, namun puluhan personil polisi yang dilengkapi dengan sebuah mobil water canon menghadang dan memaksa mahasiswa untuk bubar. Setelah sekitar satu jam mahasiwa berorasi dan adu dorong dengan polisi, akhirnya polisi menyemprotkan air dengan kencang. Anak kampus itupun bubar dan kembali ke kampus mereka masing-masing.
Sementara itu, dalam pidatonya, Gubernur Ratu Atut mengklaim pihaknya telah berhasil membangun provinsi ini. Menurutnya, indikasi keberhasilannya dapat terlihat dari pendapatan asli daerah Banten dari Rp 261 miliar pada tahun 2001 lalu, menjadi Rp 1,6 triliun pada tahun ini, "Kami optimis bisa lebih baik dari sebelumnya," katanya.
Di bidang pendidikan, kata Atut, tingkat kelulusan siswa SD di Banten saat ini mencapai 100 persen, SMP 96 persen dan SMA 98, "Insya Allah kita akan terus meningkatkan anggaran hingga 20 persen dari total anggaran APBD Provinsi Banten tahun mendatang," janji Atut. Adanya sejumlah pihak yang tidak puas dengan kinerjanya, Atut menilai hal itu wajar, "Kami tidak bisa memuaskan semua pihak."
Mabsuti Ibnu Marhas.
