Iklan
TEMPO Interaktif, Bandung: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat, Kamis (17/1) malam ini resmi mendeklarasikan pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim sebagai calon yang mereka usung dalam pemilihan gubernur Jawa Barat dan wakilnya April mendatang. Deklarasi dilakukan setelah keluarnya keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Jakarta sore ini. "Rapat DPP memutuskan menarik SK penetapan saya sebagai bakal calon wakil gubernur dari PDIP dan membuat SK baru yang menetapkan Agum-Nu'man sebagai pasangan calon yang akan diusung PDIP dalam pemilihan gubernur,” ucap Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Rudy Harsa Tanaya, di Kantor DPD PDIP Jawa Barat.Rudy menjelaskan, perubahan nama calon wakil gubernur menjadi Nu'man Abdul Hakim, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat yang kini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, sejatinya bukan hal asing bagi PDIP. Sebab, kata dia, Nu'man Abdul Hakim sejak awal sudah termasuk nama bakal calon yang direkomendasikan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Jawa Barat tahun lalu. Selain Nu’man, Rakerdasus merekomendasikan Agum Gumelar, Danny Setiawan, dan Rudy sebagai bakal calon. "Jadi Nu'man itu sebetulnya sejak awal sudah menjadi calon dari kami (PDIP) "katanya. "Awalnya tidak ada partai lain yang mencalonkan Nu’man dalam forum resmi Rakerdasus partai seperti kami (PDIP).” Rudy mengatakan, pihaknya akan segera mendaftarkan pasangan Agum-Nu'man ke KPU Jawa Barat. Namun untuk keperluan tersebut, kata dia, pihaknya masih akan berkomunikasi dengan pasangan calon. "Mungkin hari Sabtu (19/1) mereka sudah bisa kita daftarkan (pasangan Agum-Nu’man) ke KPU,”katanya. Rudy juga menyatakan, terkait perubahan keputusan tersebut pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan cabang se-Jawa Barat di kantor PDIP segera setelah menerima informasi dari DPP sore tadi. Pada acara sosialisasi itu, lanjut Rudy, pihaknya juga mempertemukan lagi Agum Gumelar dengan para perwakilan cabang. “Saya berharap seluruh cabang hingga ranting PDIP di Jawa Barat bisa memahami dan mengamankan keputusan DPP,” tandasnya. (Erick Priberkah Hardi)
Iklan
