Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Honor Tak Dibayar 8 Bulan, 43 Kepala Desa Mengamuk

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Padang:43 kepala desa se-Kabupaten Mentawai yang belum menerima honor bulanan selama tahun 2007 ini protes ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mentawai di Tuapejat, Jumat (31/8). Selain protes, salah satu kepala desa sempat meninju wajah Martinus, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkab Mentawai.Salah satu kepala desa, Besman Saleleubaja, mengatakan sudah delapan bulan honornya tidak dibayar, begitu juga dana bantuan untuk desanya di Mailepet Siberut Selatan. "Honor kepala desa Rp 500 ribu per bulan, sekretaris desa Rp 350 ribu dan kepala urusan desa (Kaur) Rp 250 ribu dan kepala dusun Rp 200 ribu. Selain itu juga bantuan pembangunan desa sebesar Rp 50 juta dan alat tulis kantor Rp 20 juta itu belum pernah kami terima selama tahun 2007 ini," katanya.Karena dana operasional desa tidak ada, Besman mengaku terpaksa membeli alat tulis kantor menggunakan uang pribadi. "Jika ada rapat, maka kita terpaksa utang di kedai untuk konsumsi makan," katanya.Kepala Desa Saureinu, Sikakap, Januar Sababalat, mengaku bahkan tidak bisa mengirimkan uang kepada anaknya yang sekolah di Padang karena belum menerima honor. Rekannya, Mulyadi, Kepala Desa Saumanganya, bahkan terpaksa menutup kantor desa karena harus ke ladang untuk menutup biaya hidup keluarga.Sebelumnya, 43 kepala desa se-Mentawai ini mengikuti pelatihan di Tuapejat, ibukota Kabupaten Mentawai, dan dijanjikan Pemkab Mentawai honor kepala desa akan dicairkan. Namun, usai pelatihan, honor yang dijanjikan tidak kunjung dicairkan BPKD dengan alasan beberapa persyaratan pencairan uang belum lengkap.Kepala BPKD Mentawai Binsar Saleleubaja mengatakan keterlambatan pencairan dana karena SK Bupati untuk bendahara desa belum keluar. "Dalam peraturan yang baru, bendahara desa harus punya SK pengangkatan dari bupati, karena kas desa dipegang bendahara, jadi karena itu dana bantuan untuk desa belum kita cairkan," kata Binsar.Ia mengatakan setiap desa di Mentawai mendapat dana bantuan pembangunan sebesar hampir Rp 200 juta per desa dengan rincian, anggaran DPD Rp 50 juta, bantuan alat tulis Rp 20 juta dan honor selama setahun."Hari ini akan kita usahakan mencairkan honor kepala desa dulu, karena kalau semuannya, dana di Bank Nagari Tuapeijat tidak cukup. Dana untuk pembangunan mungkin bisa minggu depan," katanya.Febrianti
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.


Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.


Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Bupati Bogor Ade Yasin saat melantik 222 kepala desa terpilih di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 18 Desember 2019. TEMPO/M.A MURTADHO
Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.


Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

24 Agustus 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berswafoto bersama istri Kepala Desa Ponggok (tengah) dan Plt Bupati Klaten (Sri Mulyani, kiri), sebelum acara diseminasi optimalisasi dana desa di gedung pertemuan Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, pada Rabu sore, 23 Agustus 2017. (TEMPO/DINDA LEO LISTY)
Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.


Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

10 Juli 2017

Stadion Internasional Kabupaten Tangerang sedang dalam proses Pembangunan. Proyek yang menelan dana Rp 100 miliar ditarget kan beroperasi akhir 2018. Tempo/JONIANSYAH
Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.


Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

10 Juli 2017

Stadion Internasional Kabupaten Tangerang sedang dalam proses Pembangunan. Proyek yang menelan dana Rp 100 miliar ditarget kan beroperasi akhir 2018. Tempo/JONIANSYAH
Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."


Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

2 Juli 2017

Perangkat Desa Melung sedang mengoperasikan komputernya yang menggunakan sistem operasi BlankOn Banyumasan. TEMPO/Aris Andrianto
Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.


Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

16 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.


Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

24 November 2016

Eko Putro Sandjojo. cpp.co.id
Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.


Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

15 November 2016

SD-IT Hafizul Ilmi di Desa Blangkrueng, kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, 25 Oktober lalu. TEMPO/ Bintari Rahmanita
Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.