TEMPO Interaktif, Padang:Setelah ditentang keras sejumlah LSM lingkungan dan masyarakat adat di Mentawai, PT Salaki Suma Sejahtera yang memperoleh konsensi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) seluas 49.440 hektare di Pulau Siberut, Mentawai, Sumatera Barat, akhirnya segera beroperasi setelah keluarnya surat izin dari Menteri Kehutanan Mei lalu.Direktur PT Salaki Dodi Junaidi mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun rencana kerja umum selama 10 tahun. Setelah itu akan disusul dengan pembuatan rencana kerja tahunan dan sosialisasi dengan masyarakat di Siberut Utara, termasuk membicarakan kompensasi untuk masyarakat."Izin kita keluarnya kan lama. Sejak 2004 lalu SK Menteri untuk izin HPH untuk PT Salaki sudah keluar, namun baru sampai pada kami Mei lalu. Jadi kita mendapatkan izin terhitung sejak Mei lalu," kata Dodi usai bertemu Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi di Kantor Gubernur hari ini.Walaupun baru membuat rencana kerja umum, Dodi mengatakan untuk tahun pertama mereka sudah bisa beroperasi karena sudah mempunyai Bagan Kerja Umum. "Kita ingin secepatnya, tapi kita siapkan dulu segala sesuatunya," katanya.Dodi mengatakan, dalam beroperasi, pihak PT Salaki akan didampingi Institut Pertanian Bogor agar dalam beroperasi sesuai dengan aturan yang ada dan IPB juga akan melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat.Sebelumnya sejumlah LSM lingkungan seperti Walhi Sumatera Barat, Conservation International (CI) Indonesia dan LSM lokal Yayasan Citra Mandiri Mereka menolak keras kehadiran satu lagi HPH di Siberut selain Koperasi Andalas Madani milik Universitas Andalas yang memiliki HPH seluas 49.650 hektare sejak tahun 2000. Mereka mengkhawatirkan, masuknya satu lagi perusahaan HPH di Siberut dapat mengancam kelestarian biodiversity di pulau yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer itu.Febrianti
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi
30 Oktober 2017
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi
Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha
23 Agustus 2017
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...
16 Agustus 2017
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...
WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek
2 Agustus 2017
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek
Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan
9 Juli 2017
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan
Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi
26 Maret 2017
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi
Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti
25 Maret 2017
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti
Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa
25 Maret 2017
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa
Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat
25 Maret 2017
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat
Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.