DPR Rekomendasikan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc
Kamis, 15 Februari 2007 19:31 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat membuat rekomendasi kepada Presiden untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc. Pengadilan ini nantinya akan mengusut dugaan adanyan pelanggaran HAM berat atas peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan Kerusuhan Mei 1998. Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyampaikan rekomendasi ini melalui Ketua DPR Agung Laksono pada Kamis (15/2). Menurut dia, langkah ini mengacu kepada surat Komisi Nasional HAM tanggal 13 Maret 2006 tentang perlunya membentuk pengadilan Ad Hoc. Komnas HAM dalam suratnya menyebut telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, serta Kerusuhan Mei 1998. Kesimpulannya telah terjadi pelanggaran ham berat dalam peristiwa tersebut. Trimedya menjelaskan rekomendasi ini diambil setelah melihat sikap Jaksa Agung yang tidak juga merespon hasil penyelidikan Komnas Ham dan tetap bersikukuh dengan aturan yang ada. Jaksa agung berpendapat bahwa hasil penyelidikan komnas ham tentang tempus dan locus delicti bukan wilayah kerja kewenangan komnas ham.Menyikapi hal ini, komisi hukum, kataTrimedya, menggelar rapat internal pada 13 Februari 2007. Rapat kemudian menyetujui untuk segera menyampaikan surat kepada pimpinan DPR guna mengusulkan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan akan membahas surat rekomendasi komisi III ini pada rapat pimpinan Selasa 20 Februari. Setelah itu surat untuk presiden segera dibuat. "Dengan rekomendasi ini, kami harap ada kemajuan atas pengusutan kasus Trisakti, Semanggi I dan II dan Kerusuhan 1998." ujarnya. Erwin Dariyanto
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020
2 hari lalu
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020
KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?
2 hari lalu
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?
RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan
2 hari lalu
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR
2 hari lalu
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR
Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim
2 hari lalu
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
3 hari lalu
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain
4 hari lalu
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain
Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga
4 hari lalu
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga
"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR
4 hari lalu
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
4 hari lalu
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
![Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2023/06/16/id_1212542/1212542_720.jpg)
