TEMPO Interaktif, Jakarta:Human Right Working Group (HRWG) menilai langkah diplomatik Departemen Luar Negeri dalam penegakan hak asasi Internasional dinilai tidak maksimal. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kurang mendukung.Menurut Koordinator HRWG Rafendi Jamin, ada beberapa kebijakan presiden dari beberapa kasus yang tidak sinergis dengan langkah diplomasi hak asasi manusia internasional pada tahun ini. Padahal Indonesia sudah berhasil menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dan Ketua Dewan Hak Asasi Manusia.Dalam kasus Munir, Presiden dinilai belum berhasil mengungkap dan menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Di luar negeri disampaikan perhatian serius terhadap kasus ini tetapi di dalam negeri tidak menunjukkan keseriusan. Dalam kasus ini diplomasi kita kedodoran, ujar Rafendi dalam jumpa pers catatan akhir tahun, di kantornya, Jumat (29/12).Kasus yang dinilai menonjol dan berpengaruh yakni pengampunan bagi para pelaku pelanggaran HAM di Timor Leste dan pembentukan KKP Timor Leste. Hal yang sama dikhawatirkan terjadi untuk penanganan pelanggaran hak asasi di Papua.Kasus lain yang dinilai mengganjal diplomasi hak asasi yakni penanganan buruh migran. Indonesia dinilai tidak bisa melindungi dan memberikan keamanan bagi para tenaga kerja di negeri asing itu. Diplomasi kita juga gagal untuk melindungi mereka, ujar Rafendi.Selain itu Rafendi juga menyebut kasus kekerasan terhadap kasus suku, agama, ras dan kepercayaan. Padahal pada tahun ini banyak aktivitas diplomasi internasional tentang dialog antar agama . Tetapi realitasnya banyak kekerasan yang mengatasnamakan agama dan kepercayaan dan didiamkan saja, ujarnya.Mereka meminta Presiden untuk tetap konsisten dan taat terhadap diplomasi yang dijalankan. Dia harus meminimalisir intervensi diplomasi internasional untuk kekuasan dan kepentingan sesaat, ujarnya.Selain itu mereka juga meminta agar Presiden menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di tahun mendatang dengan lebih baik. Indikatornya yakni penurunan kekerasan, penyelesaian pelanggaran HAM, tidak adanya jaminan impuniti dan penghentian kekerasan.Untuk kasus Munir, mereka meminta agar dibentuk tim pencari fakta baru yang lebih kuat untuk mengungkap kasus tersebut dan mengumumkan kepada publik. dian yuliastuti
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
8 hari lalu
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
13 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
14 hari lalu
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
19 hari lalu
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
21 hari lalu
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
27 hari lalu
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
32 hari lalu
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
34 hari lalu
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
35 hari lalu
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ
44 hari lalu
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.