Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden : Pemerintah Tidak Salah Jika Punya Utang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah Indonesia tidak dapat disalahkan jika terpaksa berhutang. "Bukan Indonesia saja yang berhutang. Saya bukan ingin membenarkan pendahulu saya. Karena Indonesia berhutang sejak masa Soekarno,"ujarnya dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap Rabu (20/) dalam pidato sepanjang 1 jam 45 menit.Ia menambahkan, pemerintah dibenarkan berhutang sepanjang digunakan untuk pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Jika untuk pemerintah melaksanakan kewajibannya, utang itu tidak salah."Yang berbahaya dan salah, ujarnya, utang harus disesuaikan dengan kemampuan membayar dan tidak untuk kepentingan kemakmuran rakyat. "Bukan besar pasak dari tiang," tegasnya.Ke depan, Pemerintah Indonesia menargetkan utang berbanding produk domestik bruto (debt to GDP Ratio) berkurang hingga dibawah 35 persen.Presiden menegaskan, sejak reformasi, debt to GDP Ratio terus berkurang. Tahun 2000, rasio utang berbanding GDP 80% persen, tahun 2004 rasio menjadi 54,6%, tahun 2005 rasio 46,8%, tahun 2006 ratio 37,5%. "Kita berusaha menurunkan rasio itu. Jadi tidak benar pemerintah tidak care terhadap utang."Dilihat dari rasio hutang dibandingkan ekspor brg. "Makin lama makin baik." GDP saat ini ujarnya sebesar Rp 3300 Triliun. Tahun depan diharapkan jadi Rp 3500 Triliun. Income perkapita saat ini US$ 1500/org,padahal ujarnya, saat krisis US$ 1200. "Ini GDP tertinggi dlm sejarah kita." Tahun lalu dibayar separuh Rp 53,5 T. Tahun ini dibayar Rp 35,5T. "Sisanya tinggal segitu lagi."Pemerintah,ujarnya,utang IMF bisa saja dibayar lunas tahun ini tapi karena peringkat daya saing Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia turun dari 44 ke 37. "Jadi cuma separuh"Ia mengaku makro ekonomi Indonesia makin baik. Dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang. Sebaliknya human development indeks,health dan income per kapita naik.Badriah, Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

1 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.


Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

4 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Selasa 3 Januari 2023. Erick Thohir mengumumkan harga Pertamax akan turun dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter yang dilakukan seiring dengan penurunan harga minyak dunia dari level 87 dolar AS menjadi 79 dolar AS dan berlaku mulai Selasa (3/1/2023) pukul 14.00 WIB. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

4 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kata sambutan saat peresmian Indonesia Incorporated di Far East Finance Center, Hong Kong, Jumat 30 Juni 2023. Indonesia Incorporated berisikan gabungan dari berbagai BUMN yang berbisnis di Hong Kong dan berfungsi sebagai Business Center dan Business Hub untuk negara-negara di Asia Utara. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.


Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

5 hari lalu

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 396,8 miliar dolar AS pada kuartal IV 2022 menjadi 404,9 miliar dolar AS pada Januari 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.


Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

21 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.


BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

47 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

49 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

52 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

53 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.


Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

54 hari lalu

Utang pemerintah menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.