TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutanto mengatakan bahwa utusan dari Direktur Intel dan Keamanan Polda Metro Jaya melakukan tugas di DPR adalah untuk pengamanan anggota DPR dan juga mencari informasi tentang kasus penganiayaan terhadap anggota Komisi I. "Pengiriman intel Polda Metro Jaya adalah untuk mencari informasi tentang Komisi I, juga untuk melakukan pengamanan terhadap anggota DPR," ujar Sutanto saat akan mengikuti rapat paripurna bidang Polhukkam mengenai perkembangan masalah Papua dan kerjasama bilateral RI-Timor Leste di kantor Kementerian Polhukkam Jakarta, Rabu.Terkait dengan indikasi bahwa kepolisian Republik Indonesia digunakan sebagai alat kekuasaan guna melancarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, Kapolri mengatakan kekhawatiran itu tidak perlu ada karena jika polisi bertindak atas nama kekuasaan. "Kepolisian sendiri yang akan rugi," ujarnya. Kepolisian Daerah Metro Jaya kemarin mengeluarkan surat penyelidikan terhadap kegiatan dua fraksi DPR yang tengah menginvestigasi dugaan penyelewengan impor beras. Kedua fraksi itu, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, adalah pengusul utama hak angket bagi kebijakan pemerintah atas impor beras.Eko Nopiansyah
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
39 menit lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
1 jam lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas
1 jam lalu
DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
8 jam lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
9 jam lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
19 jam lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
1 hari lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
1 hari lalu
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
