Undang-undang Aceh Bisa Jadi Contoh untuk Otonomi Daerah
Minggu, 29 Januari 2006 22:42 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Forum Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Aceh, Ahmad Farhan, mengatakan Undang-undang Pemerintahan Aceh dapat menjadi pilot project (percontohan) untuk peraturan otonomi daerah di Indonesia, terutama daerah konflik seperti Maluku dan Papua."Undang-undang Pemerintahan Aceh cukup jelas mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah," kata Farhan di Komplek Perumahan Anggota Dewan, Jakarta.Menurut Politisi Partai Amanat Nasional itu, otonomi daerah yang selama ini diterapkan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya, menurut dia, soal kewenangan daerah dalam mengatur bidang ekonomi.Farhan mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak diberlakukannya otonomi daerah masih lebih banyak untuk pusat. "Sekitar 70 persen dikuasai pusat, terutama departeman-departemen. Lalu daerah dapat apa?" kata dia.Karena itu, menurut Farhan, pemerintah harus sudah memikirkan kemungkinan pengajuan undang-undang dari daerah soal pemerintahan di daerah itu. "Lebih baik dimulai dari daerah konflik seperti dulu di Aceh," kata dia.Pramono-Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
34 hari lalu
Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
12 September 2023
Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
6 Juli 2023
Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.
Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
6 Juni 2023
Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
24 Februari 2023
BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal awasi kepatuhan keuangan di empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi
28 Oktober 2022
Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi
Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI
5 Oktober 2022
Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI
Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.
