Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penyaluran dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) oleh PT Pos Indonesia saat ini sudah mencapai Rp 300 miliar atau sekitar 1 juta Kepala Keluarga (KK). Untuk itu, Wapres meminta kepada manajemen Pos Indonesia agar mempercepat penyaluran hingga bisa rampung pada November. “Saya meminta agar PT Pos bisa menyalurkan untuk 300 ribu KK per hari mulai besok,” kata Wapres dalam jumpa pers seusai meninjau pelaksanaan penyaluran dana bantuan di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Rabu (12/10).Tahap penyaluran dana bantuan hari ini memasuki tahapan ke tiga. Pada tahap ini, PT Pos akan mengerahkan 3.500 kantor pos seluruh Indonesia untuk bekerja maksimal. Tahap I dan II kemarin baru melibatkan 24 kantor pos dan 400 kantor pos. Pada tahap I dan II, lanjutnya, pencairan dana baru mencapai 100 ribu KK per hari. Karena itu pada tahap III ini, kata Wapres, Pos Indonesia harus meningkatkan kinerjanya tiga kali lipat. Ia pun menanyakan kesanggupan Dirut Pos Indonesia, Hana Suryana. “Bapak sanggup?'” tanya Kalla. Hana mengiyakan sambil mengangguk. Kalla mengatakan, meskipun baru tersalurkan untuk 1 juta KK sejak 1 Oktober, masyarakat terlihat posisif menanggapi program ini. Karena dana ini untuk 3 bulan, kata dia, sebenarnya pencairannya bisa berlangsung hingga Desember. Namun pemerintah, menginginkan prosesnya dipercepat. Pemerintah juga akan menempelkan kartu di rumah keluarga yang menerima subsidi. Sehingga masyarakat sekitar bisa mengoreksi jika keluarga tersebut belum layak menerima. 14 kriteria sebagai patokan juga akan ditempelkan dalam bentuk pamflet di tempat publik seperti mesjid dan kantor kelurahan.Mengenai kesalahan penerimaan yang terjadi, kata dia, pemerintah menilai hal ini bukanlah sebuah tindak kriminal. Ia meminta agar hal ini tidak dibesar-besarkan. “Kita berpikir positif kepada masyarakatlah,” kata dia.“Kesalahan memang kadang terjadi ketika orang yang penghasilannya diatas Rp 1 juta ikut menerima atau misalnya rumah orang itu berlantai keramik,” ujar Wapres.
Iklan
