Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perpres 36/2005 Penjajahan Model Baru

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Purwokerto:Sekitar tiga ratus anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Jawa Tengah Rabu (10/8)menggelar aksi menuntut dicabutnya Perpres Nomor 36 tahun 2005. Peraturan Presiden itu dinilai menginjak-injak Hak Azasi warga negara. Pengertian kepentingan umum dalam Perpres itu dianggap bisa dan poin-poinnya justru bertentangan dengan kepentingan rakyat yang seharusnya dilindungi. LSM yang hadir adalah Aliansi Gerakan Reforma AgrariaJawa Tengah-DIY, Serikat Paguyuban Petani QadriyahThoyyibah, Serikat Petani Pasundan dan Organisasi TaniJawa Tengah, Satu-satunya organisasi dari kampus yangikut dalam aksi adalah Front Mahasiswa Indonesia. Aksi digelar di depan patung Jenderal Soedirman,Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mulai pukul13.30 WIB. Ratusan massa yang hampir seluruhnyaaktivis gerakan tani membuat suasana demonstrasiberlangsung panas. "Perpres itu jelas-jelas bentukkesewenangan dan sangat tidak mencerminkan kepentinganrakyat. Negara merampas hak rakyat,"ujar BagusMunaraya, Koordinator aksi. Salah satu peserta aksi Ade Irawan yang juga anggotaPaguyuban Petani Banyumas (PPB) menyatakan, yang memicu perlawanan terhadap Perpres adalah soal tanah warga yang sewaktu-waktu bisa diminta negara dengan mengatas-namakan kepentingan umum. "Ada 21 poin yang disebut kepentingan umum. Namun, semuanya tidak mencerminkan kebutuhan rakyat seperti pembangunan jalan tol atau waduk,"kata Ade. Seharusnya, ada penjelasan yang terbuka mengenai definisi kepentingan umum sebelum diturunkan dalam poin-poin tertentu. "Namun, Perpres itu tidak menjelaskan secara jelas apa itu kepentingan umum.Apakah jalan tol itu kebutuhan mendasar bagi rakyat? Tafsir kepentingan umum dalam Perpres ini benar-benar berada di tangan penguasa dan itu sama saja dengan penjajahan,"kata Ade. Selain mengusung spanduk besar berisi "Tolak Perpres36", para peserta aksi juga menggelar aksi poster danmelakukan orasi bergiliran mewakili setiap lembaganya.Suasana kampus yang ramai membuat para peserta aksiyang mengenakan seragam kaus hitam itu menarikperhatian para pemakai jalan. Ade menjelaskan, aksi itu bentuk pernyataan sikapsetelah perwakilan LSM itu menggelar seminar dengantema yang sama di Kampus Fisipol Unsoed beberapa jamsebelumnya. "Dari ruang seminar itu kami lalu sepakatuntuk menolak tegas Perpres yang tidak mencerminkankebutuhan rakyat melainkan hanya akan menjadi pembenarbagi penguasa merebut tanah milik rakyat,"katanya. Ari Ai HS
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

41 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.


Petani di Berbagai Negara Menuntut Pemenuhan Hak, Apa Saja Hak Petani?

55 hari lalu

Para petani bersiap meninggalkan pusat kota, setelah bermalam di luar Parlemen untuk mendorong tindakan lebih lanjut oleh pemerintah sehubungan dengan tingginya biaya produksi, di Athena, Yunani, 21 Februari 2024. REUTERS/Louisa Goulimaki
Petani di Berbagai Negara Menuntut Pemenuhan Hak, Apa Saja Hak Petani?

Hak petani termasuk berbagi manfaat secara adil hingga hak untuk menyimpan dan menjual benih.


AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

55 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti.
AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

Sejumlah kritik berdatangan usai AHY dilantik menjadi Menteri Jokowi. KPA menilai langkah Jokowi memilih AHY tak serius mencari solusi masalah agraria


Ragam Aksi Petani di Yunani, Prancis, dan India: Kaum Petani Semakin Terpuruk

55 hari lalu

Para petani mengemudikan traktornya saat memblokir jalan raya di Prancis selatan, 25 Januari 2024. Para petani Prancis melakukan protes di seluruh negeri dan di Brussels menentang upah rendah dan peraturan yang berlebihan, kenaikan biaya, hingga kenaikan pajak. REUTERS/Nacho Doce
Ragam Aksi Petani di Yunani, Prancis, dan India: Kaum Petani Semakin Terpuruk

Aksi petani dan ribuan peternak di berbagai negara untuk menuntut pemerintah memenuhi hak-hak mereka dalam profesinya.


Cerita Aksi Petani dan Peternak Yunani Bawa Traktor ke Gedung Parlemen di Athena

55 hari lalu

Para petani bersiap meninggalkan pusat kota, setelah bermalam di luar Parlemen untuk mendorong tindakan lebih lanjut oleh pemerintah sehubungan dengan tingginya biaya produksi, di Athena, Yunani, 21 Februari 2024. REUTERS/Louisa Goulimaki
Cerita Aksi Petani dan Peternak Yunani Bawa Traktor ke Gedung Parlemen di Athena

Aksi petani dan peternak di Yunani dalam rangkaian demonstrasi besar selama 2 hari menyuarakan tentang kesejahteraan mereka yang belum terjamin.


Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

56 hari lalu

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menyambut Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

Dewi Kartika mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.


Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

56 hari lalu

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

Walhi meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memprioritaskan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).


Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

56 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.


Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

57 hari lalu

Annisa Pohan mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024/Foto: Instagram: Annisa Pohan
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.


BEM SI Ungkap Kejanggalan Aksi Mahasiswa Dukung Gibran di Balai Kota Solo

6 Februari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (tengah) saat di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 6 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
BEM SI Ungkap Kejanggalan Aksi Mahasiswa Dukung Gibran di Balai Kota Solo

Aksi di Balai Kota Solo tersebut juga langsung ditemui Gibran. Dia mengajak koordinator lapangan masuk ke ruang kantornya dan bertemu empat.