Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengacara Sayyid Minta Menteri Agama Sebelumnya Diusut

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ayuk F. Shahab, kuasa hukum mantan Menteri Agama Sayyid Aqil al-Munawwar, meminta agar kliennya tidak diberlakukan secara diskriminatif. Namun, menurut Ayuk, Sayyid akan memenuhi panggilan Markas Besar Polri pada Selasa (21/6) nanti.Saat memberikan keterangan kepada wartawan yang menemuinya di rumah Sayyid, Ciputat, Jumat siang, Ayuk menyatakan, kliennya menganggap penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi dana haji sebagai konsekuensi logis jabatan Menteri Agama. "Sebagai pemipin ia tak bisa lepas tangan," kata Ayuk.Dana Abadi Umat, menurut Ayuk, tidak hanya dilakukan di era Sayyid Aqil, tapi juga di masa menteri-menteri sebelumnya. Ia menyebutkan antara lain mantan Menteri Agama Tolhah Hasan dan Tarmizi Taher. Karena itu, ia meminta keberadaan Dana Abadi Umat dibuka sejak awal.Ayuk juga mengingatkan, sebagai Menteri Agama, Sayyid justru telah berusaha membenahi dengan cara memisahkan bendahara Departemen Agama dan Dana Abadi Umat. Semula dua jabatan itu, kata dia, dijabat satu orang.Ayuk tidak mau mengomentari tentang adanya motif politik pada kasus ini. Ia hanya meminta agar semua pihak memegang prinsip praduga tak bersalah. Ia menunjuk kasus Nurdin Halid yang akhirnya dibebaskan setelah beberapa bulan di penjara. "Apalagi, dalam kasus ini, yang bertanggung jawab sehari-hari pada berputarnya roda Departemen adalah Dirjen," tuturnya. Pada kasus yang sama, polisi telah menetapkan mantan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Taufik Kamil sebagai tersangka. Ayuk menyatakan, saat ini Sayyid dan keluarganya sedang berada disebuah tempat di Jakarta. Jojo Raharjo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Khotbah Salat Ied di Istiqlal: Islam Indonesia Ramah Terhadap Budaya Lokal

5 Juni 2019

Presiden Joko Widodo melaksanakan salat tahiyat masjid saat tiba di Masjid Istiqlal untuk mengikuti ibadah salat Idul Fitri 1440 Hijriah, Jakarta, 5 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Khotbah Salat Ied di Istiqlal: Islam Indonesia Ramah Terhadap Budaya Lokal

Khotbah salat Ied di Istiqlal, mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar mengatakan Islam Indonesia ramah terhadap budaya lokal.


Jokowi Salat Idul Fitri di Istiqlal, Khatib Ingatkan Pentingnya Saling Memaafkan

5 Juni 2019

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberi hormat saat tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2019. ANTARA
Jokowi Salat Idul Fitri di Istiqlal, Khatib Ingatkan Pentingnya Saling Memaafkan

Presiden Jokowi melaksanakan salat Idul Fitri 1440 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta.


Salat Ied di Istiqlal, Khatib Angkat Tema Membangun Kebersamaan

5 Juni 2019

K.H. Said Agil Siradj:
Salat Ied di Istiqlal, Khatib Angkat Tema Membangun Kebersamaan

Khatib Said Agil Husin Al Munawar mengangkat tema membangun kebersamaan dalam Salat Ied di Istiqlal hari ini.


BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

24 Januari 2019

Kompleks Masjidil Haram terlihat dipadati jemaah menjelang haji tahunan di kota suci Mekah, Arab Saudi, Jumat, 17 Agustus 2018. Lebih dari 220 ribu jemaah asal Indonesia akan menjalani rangkaian ibadah haji. REUTERS/Zohra Bensemra
BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

Dana haji diinvestasikan di bisnis penerbangan dan katering jemaah.


Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

25 Juni 2018

Suryadharma Ali saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2016. Suryadharma Ali meminta waktu untuk memikirkan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

Sidang peninjauan kembali mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, dimulai hari ini.


Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

4 Juni 2018

Warga binaan Suryadharma Ali (kiri) bersilaturahmi dengan warga binaan lainnya udai melaksanakan salat Idul Fitri 1438 H di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, 25 Juni 2017. Sedikitnya 2000 narapidana khusus narkoba, 39 narapidana korupsi dan sembilan narapidana terorismemendapatkan remisi khusus Idulfitri tahun 2017 dari Kemenkumham Jawa Barat. ANTARA FOTO
Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus korupsi dana haji.


Hati-hati Mengelola Dana Haji

3 Agustus 2017

Hati-hati Mengelola Dana Haji

Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.


Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

2 Agustus 2017

Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

Apalagi, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan investasi dana haji di proyek infrastruktur dibolehkan asal bermanfaat.


Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

2 Agustus 2017

Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti
Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mendukung penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.


MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

2 Agustus 2017

Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggelar tausiah di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Mei 2017. MARIA FRANSISCA
MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".