TEMPO Interaktif, Ciamis: Ribuan masyarakat petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) dengan menggunakan puluhan truk mendatangi kantor DPRD Ciamis, Selasa (22/03). Kedatangan mereka terkait dengan kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan Perhutani yang tidak kunjung selesai. Ribuan masyarakat baik orang tua, anak-anak maupun pelajar mendatangi gedung dewan untuk meminta pemerintah Ciamis segera menyelesaikan sengketa tanah. Dalam orasinya mereka menganggap tidak ada keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Bahkan tim terpadu yang sudah dibentuk belum juga memberikan laporan hasil kerjanya. "Kami datang bukan untuk menghujat atau mencaci aparat pemerintah tapi untuk memeberikan kesaksian dan fakta serta aspirasi masyarakat. Kedatangan kami ini untuk dijadikan bahan refleksi dan diperjuangkan semaksimal mungkin," tegas demonstran dengan menggunakan pengeras suara yang langsung dsambut tepuk tangan peserta demonstran.Kedatangan mereka disambut ketua komisi I Ganjar beserta anggotanya serta Asda I Dede Lukman serta Administratur Sabam Sidik dari Perhutani. Dalam dialaog tersebut para demonstran melalui juru bicaranya menganggap tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tanah. Agustiana Sekjen SPP megatakan ketidakseriusan pemerintah daerah terlihat dari telah terbentuknya tim terpadu yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Bahkan sampai sekarang tim terpadu tidak mampu melaporkan hasilnya kepada masyarakat, tegas Agustiana. Untuk itu perlu segera dibentuk tim penyelesaian sengketa tanah dari unsur pemerintah dan melibatkan masyarakat. Namun untuk pelaksanaannya perlu adanya kontrol yang ketat dari legislatif dan eksekutif dan secara periodic dilaporkan hasilnya, lanjut Agustiana.Ketua komisi I, Ganjar mengatakan akan segera melakukan klarifikasi dengan pihak Perhutani dan meminta kepada pemerintah daerah segera membentuk tim terpadu. Hal ini untuk mengintensifkan penyelesaian sengketa tanah. Sementara itu Ganjar menjanjikan akan mengundang eksekutif, Perhutani dan perwakilan SPP untuk merundingkan kembali jalan terbaik untuk penyelesaian sengketa tanah pada hari Kamis (24/03), lanjut Ganjar.Sementara itu Sabam Sidik, perwakilan Perhutani menegaskan pihaknya tidak ada usaha untuk mengadu domba antara SPP dengan para santri. Hal ini terkait dengan isu bahwa Perhutani telah menggalang para santri untuk menghadapi para petani. "Kami dalam penyelesaian sengketa tanah maupun sosialisasi program dari Perhutani selalu menempauh cara persuasi dan negosiasi seperti program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)," tegasnya. Rambat Eko-Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
6 Februari 2024
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
23 Januari 2024
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
21 Januari 2024
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa
7 Oktober 2023
Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa
Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.
Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan
5 September 2023
Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan
olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan
Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar
29 Agustus 2023
Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar
Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.
Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi
31 Juli 2023
Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi
Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.
Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan
27 Juni 2023
Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan
Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.
Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah
27 Juni 2023
Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah
Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.