Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Celah Timor dan Pulau Pasir Juga Rawan Sengketa

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Kupang: Pemerintah pusat diminta serius menangani masalah garis batas maritim di Celah Timor dan Pulau Pasir karena akan kawasan tersebut rawan timbulkan sengketa. Karena itu perlu ada pembicaraan trilateral antara Indonesia, Australia dan Timor Leste di perairan Celah Timor serta meratifikasi perjanjian kerjasama eksplorasi minyak dan gas bumi di tiga zona eksplorasi di wilayah itu.Desakan ini disampaikan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanone, melalui siaran pers, Selasa (8/3). Yayasan ini, tidak ingin masalah Celah Timor dan Pulau Pasir menjadi sengketa seperti Ambalat, atau bahkan berhasil diklaim negara lain, seperti Sipadan-Ligitan.Menurut Yayasan, pemerintah pusat terkesan tidak memperdulikan wilayah maritim laut di Celah Timor yang kaya akan sumber daya alam dan seolah-olah menyerah kepada Australia dan Timor Leste untuk mengambil alih sebagian dari wilayah laut Indonesia itu. "Mengapa dalam kasus Ambalat pemerintah mengerahkan pasukan, tapi Celah Timor yang sudah lama dibicarakan, didiamkan dan seolah-olah tidak ada persoalan disana," katanya. Karena itu, Komisi I DPR RI dan pemerintah harus segera melakukan berbagai upaya diplomasi maupun jalur hukum untuk mendapatkan kembali hak bangsa yang telah dicaplok oleh Australia dan Timor Leste. Klaim atas Celah Timor dan gugusan Pulau Pasir serta sikap diam Indonesia, lanjut Tanoni, bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law in Sea atau UNCLOS 1982). Akibatnya, 85 persen wilayah laut Timor Indonesia menjadi bagian Australia. "Penetapan hak kepemilikan atas Celah Timor yang berlaku saat ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena dalam UNCLOS 1982 dikatakan bila jarak dua negara kurang dari 400 mil laut maka yang digunakan adalah median line. Dalam kenyataanya jarak antara Australia, Timor Leste dan Indonesia kurang dari 400 mil sehingga sepatutnya Indonesia harus mendapat hak yang sama di Laut Timor," lanjutnya.Jems de Fortuna
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.


Kurikulum Bahasa Indonesia Diuji Coba di Sekolah Timor Leste

3 Agustus 2023

Seorang anggota TNI, yang bertugas menjaga pos perbatasan Indonesia - Timor Leste, mengajar murid SDN di Belu, Nusa Tenggara Timur, 7 Oktober 2015. Selain menjaga perbatasan, anggota Satgas Pamtas juga membantu masyarakat sekitar  dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan. ANTARA/Prasetyo Utomo
Kurikulum Bahasa Indonesia Diuji Coba di Sekolah Timor Leste

KBRI Dili melakukan uji coba pengembangan kurikulum Bahasa Indonesia untuk sekolah-sekolah di Timor Leste.


Singgung AUKUS, Indonesia Ajak Australia Jaga Perdamaian Indo-Pasifik

10 Februari 2023

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Canberra, Kamis, 9 Februari 2023. Dokumentasi Kantor PM Australia
Singgung AUKUS, Indonesia Ajak Australia Jaga Perdamaian Indo-Pasifik

Indonesia desak Australia untuk bersama-sama menjaga perdamaian Indo-Pasifik, di tengah bayang kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat.


Indonesia dan Timor Leste Bahas Masalah Perbatasan hingga Kerja Sama Ekonomi

12 Januari 2023

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2022. Dok: Kemlu
Indonesia dan Timor Leste Bahas Masalah Perbatasan hingga Kerja Sama Ekonomi

Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor Leste kemarin, seperti peluang meningkatkan kerja sama ekonomi dan penyelesaian batas darat antara kedua negara.


Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.


Jaring Mahasiswa Internasional, ITS Gelar Seleksi Langsung di Timor Leste

6 Desember 2022

Peserta calon mahasiswa internasional pada tes masuk ITS di Timor Leste. Foto : ITS
Jaring Mahasiswa Internasional, ITS Gelar Seleksi Langsung di Timor Leste

ITS menggelar rangkaian promosi dan seleksi masuk calon mahasiswa baru ITS 2023 di Timor Leste.


BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.


PM Australia Segera Kerahkan Menteri untuk Revitalisasi Dagang dengan RI

7 Juni 2022

Presiden Jokowi (kanan) bersalaman dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) seusai menyampaikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 6 Juni 2022. ANTARA/Sigid Kurniawan
PM Australia Segera Kerahkan Menteri untuk Revitalisasi Dagang dengan RI

PM Australia Anthony Albanese mengatakan revitalisasi hubungan perdagangan dan investasi dengan RI adalah prioritas di prioritas pemerintahannya.


Alasan Jokowi Ajak PM Australia Gowes Pakai Sepeda Bambu

6 Juni 2022

Presiden Joko Widodo dan PM Australia Anthony Albanese menuntut sepeda menuju Resto Raasaa di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022. Laily Rachev/Indonesia's Presidential Palace/Handout via REUTERS
Alasan Jokowi Ajak PM Australia Gowes Pakai Sepeda Bambu

Albanese menganggap ajakan Jokowi untuk naik sepeda bambu ini sebagai sebuah kehormatan besar.


Jokowi Beberkan 5 Poin Hasil Pertemuan Bilateral dengan PM Australia

6 Juni 2022

Perdana Menteri terpilih Australia, Anthony Albanese, dan Presiden Joko Widodo bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022. Sumber: youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Beberkan 5 Poin Hasil Pertemuan Bilateral dengan PM Australia

Jokowi mengatakan isu yang dibicarakan ialah seputar perdagangan dan investasi kedua negara.