TEMPO Interaktif, Jakarta: Berdasarkan pemungutan suara terbanyak, anggota DPR memutuskan menolak hak interpelasi terhadap surat Presiden. Usulan hak interpelasi diajukan terhadap surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono No. R41 yang menarik surat Presiden Megawati No. R32 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI Endriartono Sutarto yang sedianya akan diganti Jenderal Ryamizard Ryacudu. Pemungutan suara (voting) dilakukan secara terbuka diikuti 370 anggota dari 550 anggota DPR. Mekanisme penentuan voting sempat ricuh. Terjadi pertentangan antara anggota DPR dalam melakukan mekanisme apakah voting dilakukan secara terbuka atau tertutup. Akhirnya disepakati para anggota DPR untuk menentukan mekanisme penentuan voting hak interpelasi secara terbuka. Dari voting mengenai mekanisme penentuan voting hak interpelasi, 133 anggota DPR menyetujui voting tertutup dan 229 anggota menyetujui voting dilaksanakan secara terbuka. Ada satu anggota DPR yakni Akil Muchtar dari Fraksi Golkar yang bersikap abstain. Menyikapi hasil penentuan hasil mekanisme voting tersebut, Fraksi PDIP atas komando dari Cahyo Kumolo, keluar dari ruang sidang (walk out). Beberapa anggota sidang memberi komentar atas keluarnya Fraksi PDIP sebagai bentuk inkonsistensi demokrasi politik. "Dalam berpolitik mereka seharusnya memiliki konsistensi, menghargai bentuk demokrasi. Penentuan mekanisme voting untuk hak interpelasi inikan merupakan hasil demokrasi," ujar Ali Masykur dari PKB. Meskipun anggota dari Fraksi PDIP meninggalkan ruangan sidang, voting untuk menentukan keputusan interpelasi dilanjutkan anggota dewan. Dari hasil voting, sebanyak 244 anggota DPR menolak hak interpelasi dan sebanyak 49 anggota DPR menyetujui hak interpelasi. Satu anggota DPR, Akil Muchtar tetap abstain. Jumlah seluruh anggota yang ikut voting, 294 orang. Menyikapi hasil voting ini, Effendy Choirie dari PKB menyatakan apapun hasilnya TNI membutuhkan regenerasi kepemimpinan. Regenerasi kepemimpinan ini harus menjadi komitmen bersama. Sidang setelah diberhentikan sementara, dimulai kembali pukul 12.45 - 13.35 WIB. Untuk menentukan mekanisme keputusan, anggota DPR membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Yuliawati
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
TNI Mutasi dan Rotasi 114 Perwira Tinggi, Kapuspen: Bagian dari Pembinaan, Tak Ada Hubungan dengan Pemilu
23 Januari 2024
TNI Mutasi dan Rotasi 114 Perwira Tinggi, Kapuspen: Bagian dari Pembinaan, Tak Ada Hubungan dengan Pemilu
Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyampaikan mutasi dan rotasi terhadap 114 perwira tinggi merupakan bagian dari pembinaan organisasi.
Panglima TNI Mutasi 172 Perwira, Pangkogabwilhan III hingga Pangdam Cendrawasih Diganti
3 Mei 2023
Panglima TNI Mutasi 172 Perwira, Pangkogabwilhan III hingga Pangdam Cendrawasih Diganti
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memutasi dan memberikan promosi jabatan kepada 172 perwira TNI, di antaranya Pangkogabwilhan III
Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser
20 Januari 2023
Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser
Dalam gerbong rotasi yang dilakukan Panglima TNI Yudo Margono, dari 223 perwira, ada nama Laksamana Muda Irvansyah menjadi Pangkogabwilhan.
Mengenal 3 Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut, Teranyar Yudo Margono
20 Desember 2022
Mengenal 3 Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut, Teranyar Yudo Margono
Ada tiga nama Panglima TNI yang berasal dari matra Angkatan Laut, yakni Widodo Adi Sutjipto, Agus Suhartono, dan teranyar Yudi Margono.
Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?
3 Desember 2022
Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?
Yudo Margono menjadi Panglima TNI ketiga dari matra TNI AL. Siapakah dua laksamana lainnya?
