Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kecelakaan Bus di Yogya, Satu Anggota DPR Tewas Lagi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Bus milik Pemda Provinsi DIY yang mengangkut rombongan Komisi V DPR RI terjun ke jurang di Dusun Seropan II, Kelurahan Munthuk, Kabupaten Bantul, Senin (13/12) siang sekitar pukul 11.15. Akibat kejadian ini, seorang anggota Komisi V DPR RI asal Yogyakarta, Budi Prihandoko, meninggal dunia di tempat kejadian, dua orang luka berat dan sembilan orang lainnya menderita luka ringan. Dua korban luka berat masing-masing Ahmad Anas Yahya (FKB) dan Rustanto Wakidi (Fraksi Partai Demokrat). Sementara korab luka ringan adalah Erman Suparno (FKB, yang juga Ketua Tim Komisi V DPR RI), Suharsoyo (FPG), Endang K Satroprawiro (FPDIP), Musyirwan Sujono (FPDIP), Ida Bagus Nugraha (FPDIP), Syahrial Agamas (FPDIP), Ahmad Muqowan (FPPP), serta Bambang Satmoko dan Dedi Cahyadi, keduanya kru TVRI yang ikut dalam rombongan. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Dlingo I sebelum akhirnya dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta.Bus berplat nomer merah AB 960 DA yang dikemudikan Budi Junarko, staf Biro Umum Pemda Provinsi DIY ini masuk ke jurang sedalam 10 meter. Di dasar jurang, posisi bus miring ke kanan, tertahan oleh pohon Sonokeling. Seluruh kaca hancur berantakan, sementara bodi bus terlihat masih utuh. Seluruh korban keluar dari bus dengan cara merangkak melewati kaca depan yang sudah hancur.Lokasi kejadian berada di perbukitan dan hutan serta jauh dari pemukiman penduduk. Sebelum terjun ke jurang, jalanan menurun tajam dan berada di tikungan. Bus menerjang pagar pembatas jalan berupa plat besi, sebelum akhirnya terjun ke dasar jurang.Kepada wartawan di lokasi kejadian, sopir bus Budi Junarko, menuturkan, rem mobilnya tiba-tiba blong dalam posisi jalanan menurun dan menikung. Bus akhirnya menyodok mobil vorijder Kijang plat merah AB 905 CB milik LLAJR Kabupaten Bantul, yang dikemudikan Jumadi. Bus maupun mobil vorijder tersebut sama-sama terjun ke jurang, namun kedua pengemudinya hanya menderita luka ringan.Saksi mata, Tumiyah, membenarkan bahwa bus terlebih dulu menabrak mobil Kijang sebelum terjun ke jurang. Tumiyah yang rumahnya berjarak 100 meter dari lokasi kejadian, buru-buru keluar rumah begitu mendengar suara sirine. "Kan, jarang ada sirine lewat sini. Begitu saya keluar rumah, saya melihat bus menabrak mobil Kijang dan masuk ke jurang,"kata Tumiyah.Menurut Tumiyah, para korban ditolong oleh rombongan yang berada di belakang bus. "Ada 12 mobil Kijang di belakang bus. Penumpang di mobil-mobil itulah yang menolong dan mengangkut korban. Warga baru datang sekitar satu jam kemudian. Di sini kan penduduknya jarang, apalagi pas kecelakaan warga masih berada di ladang,"ujar Tumiyah.Saksi lainnya, Riyanto Dimas, anggota DPRD Kabupaten Bantul yang berada di mobil tepat di belakang bus naas tersebut membenarkan, bahwa sebelum bus terjun ke jurang telah menabrak mobil pengawal di depannya. "Waktu melewati turunan tajam di lokasi kejadian, bus tidak terkendali dan menabrak mobil pengawal di depannya sebelum terjun ke jurang. Saya melihat bus sempat terguling empat kali sebelum berhenti di dasar jurang," katanya.Menurut Riyanto, selama dalam perjalanan bus yang ditumpangi rombongan Komisi V DPR RI itu memang terlihat tidak sehat. Bus milik Pemda Provinsi DIY ini bahkan hampir tak kuat sewaktu melewati tanjakan di Imogiri.Rombongan Komisi V DPR RI itu sedianya akan menuju Goa Bribin di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul untuk melihat proyek pemanfaatan air bawah tanah. Mereka sengaja memilih jalur selatan karena sekaligus untuk meneliti rencana pembuatan jalur selatan Jawa. Sebelumnya, rombongan Komisi V DPR RI itu meninjau proyek jembatan Srandakan di Kabupaten Bantul. Jembatan yang melintas di atas Kali Progo ini patah di bagian tengah dan hingga kini tengah diupayakan pembangunan kembali. Saat meninjau jembatan Srandakan, rombongan anggota DPR sempat berdialog dengan warga di Balai Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.Hingga sore masyarakat masih membanjir ke lokasi kejadian. Sejumlah aparat kepolisian dibuat sibuk mengatur arus lalulintas. Selain sempit, jalan di lokasi kejadian berada di tikungan dan curam. Bus milik Pemda maupun mobil Kijang patwal LLAJR juga masih terpuruk di dasar jurang. Beberapa petugas LLAJR sibuk mencopoti asesoris mobil patwal, diantaranya mencopot lampu sirine di atas kap mobil Kijang tersebut. Menurut Kapolda DIY, Brigjen Pol Sudirman, sedang meneliti sebab-sebab kecelakaan. "Belum bisa kami pastikan apakah remnya blong atau tidak. Saat ini tengah kami teliti,"katanya. Tim Forensik Polda DIY terlihat di lokasi kejadian. Mereka terlihat sibuk mengutak-atik bus di dasar jurang.Sedangkan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, saat dihubungi terpisah menyatakan sangat prihatin atas musibah yang menimpa rombongan Komisi V DPR RI tersebut. Sultan juga menyatakan, Pemda Provinsi DIY akan menanggung seluruh beaya perawatan rumah sakit bagi rombongan Komisi V DPR RI yang mengalami musibah itu. "Saya sangat prihatin dan ikut bela sungkawa karena ada yang meninggal dalam kejadian ini. Kami akan menanggung seluruh biaya yang diperlukan,"kata Sultan.Heru CN dan Syaiful Amin
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

7 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

7 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

13 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

14 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.