Pemerintah dan DPR Nilai Anggota BPK Baru Sah
Senin, 8 November 2004 21:52 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Senin, 8 November 2004 21:52 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Hakim MK Arief Hidayat Sebut Nepotisme dan Abuse of Power, Ini Artinya
Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang
Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Hakim MK Arief Hidayat Sebut Nepotisme dan Abuse of Power, Ini Artinya
9 jam lalu
Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Beda dengan dissenting opinion hakim MK Arief Hidayat.
Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024
9 jam lalu
Sebanyak tiga dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK yang dibacakan pada Senin, 22 April 2024. Apa alasan mereka?
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
10 jam lalu
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti
11 jam lalu
Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang
13 jam lalu
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif
Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu
13 jam lalu
Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.
Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha
14 jam lalu
Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.
Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN
17 jam lalu
PDIP menerima dan menghormati putusan MK. Meski begitu, PDIP akan berjuang menjaga konstitusi, termasuk melalui PTUN.
Perjalanan Sengketa Pilpres 2024 di MK, Dari Pendaftaran hingga Putusan
18 jam lalu
Perjalanan sengketa pilpres di mulai pada akhir Maret 2024. Bagaimana dinamikanya?
Dissenting Opinion 3 Hakim MK Dipuji Ganjar, Mahfud Md, dan PDIP
19 jam lalu
Ada 3 hakim MK yang mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam sidang sengketa pilpres Senin kemarin.