Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sasaran Pertama Menpan, Polda Metro Jaya

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan akan melaksanakan kontrak kinerja Pegawai Negari Sipil (PNS) pada Januari 2005. Kontrak tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan publik sebagai wujud kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan sebelum acara buka puasa bersama di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Jumat (5/11). "Kami sudah melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah yang pertama kita lakukan adalah memanggil Polisi Daerah Metro Jaya. Bersama-sama kita akan membersihkan praktik percaloan di instansi tersebut," jelasnya.Taufiq mengatakan cara-cara konvensional seperti sidang mendadak (sidak) yang biasa dilakukan di Indonesia ternyata tidak efektif. "Karena sidak hanya sekali-sekali maka setelah sidak mereka kembali ke kebiasaan lama," ungkap Taufiq.Menurut Taufiq untuk mengubah citra PNS yang malas-malasan, santai tapi galak harus dengan keinginan disertai dengan perubahan sistem. "Yang salah itu bukan moralnya, kalau yang salah moral kita bikin saja pengajian setiap hari," ungkapnya.Setelah Polda Metro Jaya, kontrak kinerja dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemerintah Daerah dan Direktorat Bea Cukai. "Lembaga-lembaga ini merupakan pemberi layanan publik yang sering bersinggungan dengan masyarakat," ungkapnya.Adapun tenggang waktu program kontrak kinerja tersebut untuk setiap lembaga adalah satu bulan. "Dalam kontrak kinerja tersebut terdapat klausul punishment, apabila ditemukan penyimpangan akan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kalau itu pelanggaran pidana maka akan diproses secara pidana," jelasnya.Selain kontrak kinerja, upaya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah dengan mengadakan ujian CPNS secara serempak. "Setiap provinsi mendapatkan jatah sesuai dengan kebutuhan, tapi memang masih banyak yang protes kurang atau justru kelebihan," ungkapnya. Flamboyan - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapolri Listyo Sigit Soroti Viral Tagar Percuma Lapor Polisi

29 Desember 2021

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelantikan Sejumlah mantan pegawai KPK di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Kapolri Listyo Sigit Prabowo melantik sebanyak 44 mantan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kapolri Listyo Sigit Soroti Viral Tagar Percuma Lapor Polisi

Kapolri Listyo Sigit berharap tagar itu menjadi motivasi bagi Polri untuk memperbaiki kinerjanya ke depan.


Kapolda NTT Pecat 13 Polisi

28 Oktober 2021

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Kapolda NTT Pecat 13 Polisi

Polisi itu di antaranya terlibat tindakan asusila dan menelantarkan keluarga.


Profesionalisme Disorot, Polri Ajak Warga Awasi Kinerja Anggotanya

19 Oktober 2021

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo (Tempo/Istimewa)
Profesionalisme Disorot, Polri Ajak Warga Awasi Kinerja Anggotanya

Ferdy Sambo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak ragu dan ikut serta berperan aktif mengawasi kinerja anggota polri di lapangan


Siapa yang Mengisi Kursi Wakil Menpan RB? Tjahjo Kumolo: Saya Nurut Saja

6 Juni 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Rapat tersebut membahas RUU tentang ASN Tingkat I ke-2, mendengarkan pandangan pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), pembentukan Panja RUU tentang ASN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Siapa yang Mengisi Kursi Wakil Menpan RB? Tjahjo Kumolo: Saya Nurut Saja

Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan belum tahu siapa yang akan menjadi wakilnya di Kementerian PAN RB.


Fakta Tentang Penggunaan Kamera Tubuh oleh Polisi Amerika Serikat

1 Mei 2021

Petugas biro teknologi informasi Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) Jim Stover menampilkan kamera tubuh baru yang akan digunakan oleh LAPD di Los Angeles, California, 31 Agustus 2015. [REUTERS / Al Seib]
Fakta Tentang Penggunaan Kamera Tubuh oleh Polisi Amerika Serikat

Teknologi kamera tubuh semakin banyak digunakan oleh lpenegak hukum Amerika Serikat dan sering kali memainkan peran sentral dalam memberikan bukti.


Polri 6 Kali Berturut Diganjar WTP, Sri Mulyani: Luar Biasa

21 Februari 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengacungkan jempolnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Polri 6 Kali Berturut Diganjar WTP, Sri Mulyani: Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Polri yang enam kali berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Sebanyak 86 Persen Pengguna Apresiasi Layanan LAPOR!

20 November 2019

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, 19 November 2019.
Sebanyak 86 Persen Pengguna Apresiasi Layanan LAPOR!

Kementerian PANRB memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap SP4N-LAPOR! 2019.


Korpri Dorong Pemerintah Rampungkan Aturan Skema Pensiun

19 Agustus 2019

ilustrasi pensiun (pixabay.com)
Korpri Dorong Pemerintah Rampungkan Aturan Skema Pensiun

Sekretaris Jenderal Korpri Bima Harya Wibisana berharap PP soal gaji dan tunjangan, serta PP soal Pensiun dan Jaminan Hari Tua bisa segera keluar.


IPW: Pembakaran Polsek Ciracas Buntut Kecewa Masyarakat ke Polisi

18 Desember 2018

Kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur, dibakar massa, Rabu dinihari, 12 Desember 2018. Foto/Istimewa
IPW: Pembakaran Polsek Ciracas Buntut Kecewa Masyarakat ke Polisi

Indonesian Police Wacth (IPW) memandang, tragedi pembakaran kantor Kepolisian Sektor atau Polsek Ciracas merupakan buntut kekecewaan masyarakat.


Ini Dua Alasan Ratna Sarumpaet Ajukan Jadi Tahanan Kota

7 Oktober 2018

Aktivis Ratna Sarumpaet mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet, tersangka penyebaran berita bohong atau <i>hoax</i> tentang penganiayaan dirinya, resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ini Dua Alasan Ratna Sarumpaet Ajukan Jadi Tahanan Kota

Menurut kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin, kliennya dapat lebih mudah berobat ke rumah sakit bila menjadi tahanan kota.