Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fraksi Demokrat Walk Out saat Pemilihan Ketua DPRD Malang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Malang: Tujuh anggota Fraksi Demokrat (FD) melakukan aksi walk out dalam acara pemilihan Pimpinan DPRD Kota Malang, di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (1/10). Mereka menilai proses pemilihan Pimpinan DPRD Kota Malang melanggar PP No 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. "Fraksi Demokrat menyatakan tidak mengakui hasil pemilihan pimpinan DPRD Kota Malang karena Tata tertib sidang menyalahi PP No 25/2004," kata anggota FD Kota Malang, Subur Triono saat menyatakan walk out. Sebelum walk out, Subur sempat menyampaikan interupsi agar sidang ditunda terlebih dahulu. Menurutnya, berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan dengan Bagian Hukum Propinsi Jawa Timur, jika persidangan diteruskan, maka Gubernur akan menyatakan persidangan tidak syah. "Pemilihan harus diulang," ujar Subur yang juga Ketua Partai Demokrat Kota Malang ini. Tata tertib persidangan DPRD Kota Malang yang dipakai adalah Keputusan Pemilihan Ketua Dewan Bab II Pasal 2. Isinya, partai yang sudah berhak membentuk fraksi dengan menggabungkan dengan partai lainnya, boleh mencalonkan pimpinan dewan. Dengan ketentuan ini, calon ketua dewan yang berhasil maju adalah dari Fraksi FDIP yang mempunyai 12 kursi, calon Fraksi Karya Damai (FKD) yang merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera dan PPP dengan 8 kursi, Fraksi Karya Bangsa yang mempunyai 8 kursi. Adapun masing-masing calon dari FDIP adalah Priyatmoko Oetomo (FPDIP), Arif Wahyudi dari FKB dan Agus Soekamto dari FKD.Sementara dalam PP No 25/2004 tentang pimpinan dewan pasal 11 ayat 5, disebutkan yang boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan adalah tiga partai pemenang Pemilu terbanyak, sedangkan untuk fraksi gabungan tidak boleh mencalonkan sebagai pimpinan dewan. Jika mengambil ketentuan ini, maka yang berhak mencalonkan sebagai ketua dewan adalah PDIP, FKB dan Demokrat. "Ini masalah demokratis yang tetap harus berdasarkan pada mekanisme hukum yang ada. Semua sudah ada aturannya, jangan hanya berdasarkan kehendak beberapa orang, hukum bisa dikesampingkan," kata Subur. Meski FD melakukan aksi walk out, namun persidangan tetap diteruskan. Dalam akhir sidang, terpilih Priyatmoko Utomo dari FDIP sebagai Ketua DPRD dengan 24 suara. Sedangkan, Arif Wahyudi yang mendapatkan 13 suara dan Agus Soesamto dari FKD yang meraoh 1 suara duduk sebagai wakil Ketua DPRD Kota Malang. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar, Bambang Priyo Utomo, aksi walk out fraksi demokrat salah alamat karena acara itu adalah forum pemilihan pimpinan Dewan, bukan penyusunan dan perubahan tata tertib. Seharusnya, sikap tidak setuju terhadap tata tertib sidang DPRD Kota Malang dilakukan pada sidang penyusunan. "Sekarang, ya sudah terlambat," katanya. Bibin Bintariadi - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.