Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengalihan Utang, Jalan Pendidikan Gratis

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Salah satu cara yang paling memungkinkan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan pada umur wajib belajar adalah dengan pengalihan utang. Hal ini dikatakan, Fasli Jalal, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Keolahragaan pada Tempo, Kamis (23/9). Ia mengatakan, menyediakan 20 persen dari APBN untuk pendidikan masih sulit, karena pertimbangan untuk membayar utang, cicilan, subsidi dan lain-lain. "Karena itu harus digalakkan lobi untuk mengalihkan utang," ujar Fasli. Pengalihan utang (debt swap) ini dilihat Fasli sebagai langkah strategis untuk menutupi biaya yang dibutuhkan dalam menunjang pendidikan gratis, seperti yang diamanatkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang wajib belajar. RPP tentang wajib belajar pasal 16 ayat 1 mengatakan penyelenggara dan atau satuan pendidikan dilarang memungut biaya dari peserta didik/orang tua/wali yang mengikuti program wajib belajar. Program ini mengharuskan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus. Fasli mengatakan, dalam menentukan besar dana yang dibutuhkan untuk pendidikan wajib belajar, perlu dilakukan tiga analisis. Pertama, analisis kebutuhan biaya (fiscal need) yang menghitung kebutuhan pengadaan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan lain-lain. Kedua, analisis kapasitas biaya (fiscal capacity) yang menilai kemampuan APBN dan APBD. Ketiga, menghitung perbedaan antara hasil analisis pertama dan kedua. Pengalihan utang, kata Fasli, bisa dilakukan dengan cara membayarkan utang pada suatu badan internasional dengan cara membiayai pendidikan. Ia mengusulkan hal tersebut dapat dilakukan karena pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk mendukung Millenium Development Goal (MDG). Tapi, katanya, semua ini tergantung pada seberapa berani pemerintah memprioritaskan pendidikan dibanding sektor lain. Hal penting lainnya, kata Fasli, adalah aliran uang pendidikan harus lancar dan setransparan mungkin.Sementara itu, Dodi Nandika, Kepala Badan Litbang Depdiknas mengatakan kelima RPP tersebut sebagai turunan Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang disosialisasikan ke publik hari ini, sifatnya masih visioner. "Tapi sedikit lebih terfokus dan ketentuan lebih kecil akan ada di Keputusan Menteri," ujarnya.Dodi menjelaskan, lima RPP yang berhasil disusun dan diujipublikkan hari ini meliputi RPP Pendidikan Anak Usia Dini, RPP Waib Belajar, RPP Pendidikan Dasar dan Menengah, RPP Pendidikan Tinggi dan RPP Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan uji publik ini, dikatakannya, akan berlangsung dari hari ini hingga 8 November 2004. Uji publik akan dilakukan dengan cara konferensi pers, penerbitan buklet ringkasan RPP dan seminar nasional yang melibatkan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, akademisi dan LSM. Selain itu juga akan dilakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta, talk show melalui radio dan TV, road show ke beberapa daerah dan tayangan RPP melalui website. Setelah uji publik untuk kelima RPP ini selesai, kata Dodi, akan dilakukan finasilsasi dan kemudian diajukan ke Presiden untuk kemudian disahkan menjadi peraturan pemerintah (PP).RR Ariyani - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Ini Pengumuman SNBP 2024, Simak Cara Registrasi Siswa yang Lolos Seleksi

3 hari lalu

Tangkapan layar-Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024, Prof. Ganefri dalam sosialisasi SNBP yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Hari Ini Pengumuman SNBP 2024, Simak Cara Registrasi Siswa yang Lolos Seleksi

Jumlah pendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024 mencapai 702.312 siswa.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

6 hari lalu

Peluncuran program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) fase ketiga, pada 21Maret 2024 di Jakarta. Ini merupakan kemitraan pendidikan antara Pemerintah Australia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

Program INOVASI fase ketiga merupakan kemitraan bidang pendidikan antara kedua negara untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan murid SD.


Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

7 hari lalu

Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, Suradi (20) bersama pasangannya dan keluarga berdoa usai prosesi pernikahan di kantor Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur, Kamis 12 Maret 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

UNFPA Indonesia berharap isu kehamilan di kalangan remaja dan pernikahan anak menjadi priortias Pemerintah karena dampaknya ke kesetaraan gender


Ditjen Bimas Hindu Serahkan 9 SK Peralihan Pasraman ke Widyalaya

8 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Serahkan 9 SK Peralihan Pasraman ke Widyalaya

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, menyerahkan 9 Surat Keputusan atau SK Peralihan Pasraman menjadi Pendidikan Widyalaya, di Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, 18 Maret 2024.


Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

16 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

KPAI meminta segera dibentuk Satgas Daerah dan Tim Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).


Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

20 hari lalu

Mahasiswa Deakin University, Australia mengikuti kelas budaya dan Bahasa Indonesia di UII selama sepekan. uii.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris membuka kampus luar negeri pertamanya di Bandung


Groundbreaking Keenam IKN untuk Proyek Pendidikan, JIS Masuk Pertama

21 hari lalu

Presiden Jokowi pada acara groundbreaking Nusantara Intercultural School (NIS) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (01/11/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Groundbreaking Keenam IKN untuk Proyek Pendidikan, JIS Masuk Pertama

Otorita IKN mengungkapkan groundbreaking keenam di Ibu Kota Nusantara IKN pada Mei tahun ini ditargetkan untuk proyek pendidikan


Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

21 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

KJMU dan KJP Plus merupakan sebuah program strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan mutu pendidikan.


Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

22 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menanggapi soal pembiayaan program makan siang gratis dari dana Badan Operasional Sekolah (BOS).