Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Kebagian Anggaran, Anggota Dewan Protes

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Anggota DPRD DIY periode 2004-2009 mengeluh karena dana operasional telah dihabiskan oleh anggota Dewan periode sebelumnya. Salah satu pos anggaran yang telah dihabiskan adalah anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 1,8 miliar. Keluhan itu disampaikan Nazaruddin SH kepada wartawan di gedung Dewan, Jumat (17/9). "Memang saat ini ada pos anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 310 juta, namun anggaran itu berasal dari perubahan APBD yang dilakukan sehari sebelum anggota Dewan lama habis masa jabatannya," katanya.Nazaruddin mengaku heran karena pos anggaran perjalanan dinas itu baru ditetapkan Mei 2004 dan tiga bulan kemudian sudah habis. Pos anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 1,8 miliar itu jika dibagi 55 anggota dewan, maka tiap anggota Dewan kebagian Rp 32 juta. "Masak dalam waktu tiga bulan dana sebesar itu sudah habis," ujarnya.Selain pos anggaran perjalanan dinas, Nazaruddin juga mempertanyakan pos anggaran perlengkapan kerja Dewan. Dalam APBD 2004, pos anggaran perlengkapan kerja Dewan ini dianggarkan sebesar Rp 900 juta, namun saat ini hanya tersisa Rp 50 juta. Nazaruddin menilai hal ini tidak masuk akal karena hanya dalam waktu tiga bulan sudah menghabiskan 90 persen anggaran.Nazaruddin menengarai bahwa anggota Dewan lama memang sengaja tidak menyisakan anggaran untuk anggota Dewan yang baru. Indikasinya, anggota Dewan periode lama ramai-ramai melakukan kunjungan kerja ke luar daerah sebelum masa tugasnya berakhir. Nazarudin bahkan mendengar ada anggota Dewan lama yang sampai melakukan dua kali kunjungan kerja ke Jerman.Menurut Nazaruddin, seharusnya anggota Dewan lama punya itikad baik dengan menyisakan anggaran bagi anggota Dewan yang baru. Untuk pos anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 1,8 miliar, mestinya separuh anggaran bisa digunakan anggota Dewan lama dan separuhnya lagi disisakan untuk anggota Dewan yang baru. "Katakan sekarang disisakan separuhnya, Rp 900 juta. Kalau anggaran itu kemudian dibagi 55 anggota Dewan, maka masing-masing akan kebagian Rp 16 juta. Dana sebesar itu saya rasa cukup untuk melakukan kunjungan kerja," papar Nazaruddin.Selain pos anggaran kunjungan kerja dan pos anggaran perlengkapan kerja Dewan, Nazaruddin juga mempertanyakan pos anggaran honor prestasi pimpinan dan anggota Dewan sebesar Rp 2,3 miliar. Nazaruddin menilai pos anggaran ini aneh. "Baru pertama ini saya dengar ada pos anggaran seperti itu. Apa ukuran prestasinya?" kata mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta ini.Menjawab pertanyaan wartawan, anggota DPRD DIY periode 1999-2004 yang saat ini kembali menjadi anggota Dewan, Nur Achmad Affandi, mengakui bahwa dana kunjungan kerja itu memang sudah dipakai melakukan kunjungan kerja ke berbagai tempat di luar Jawa. Menurut Nur Achmad Affandi, pos perjalanan dinas sebesar Rp 1,8 miliar itu memang dianggarkan untuk anggota Dewan periode 1999-2004. "Kami tidak tahu apa saja rangkaian kegiatan anggota Dewan yang baru, sehingga tidak dianggarkan," katanya.Nur Achmad Affandi menambahkan, anggota Dewan yang baru sebenarnya masih bisa melakukan kegiatan, termasuk kunjungan kerja. Sebab, katanya, saat ini sudah tersedia anggaran sebesar Rp 375 juta yang berasal dari perubahan APBD yang dilakukan sebelum anggota Dewan lama mengakhiri masa jabatnnya.Heru CN - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.