TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Selebaran bergambar calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Soeharto dengan seragam militer marak beredar di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Selebaran itu beredar bertepatan dengan upacara pembukaan orientasi studi dan pengenalan kampus (Ospek) mahasiswa baru UGM, Rabu (25/8). Selebaran tersebut banyak ditemukan di sepeda motor milik mahasiswa baru yang diparkir di sekitar gedung Grha Sabha Permana kampus UGM.Selain beredar di kalangan mahasiswa baru, selebaran itu juga ditemukan di Fakultas Hukum UGM. Kantor Redaksi Pers Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Majalah Mahkamah mendapat kiriman satu kardus yang berisi sekitar 500 lembar selebaran bergambar SBY dan mantan Presiden Soeharto tersebut serta buletin tentang sepak terjang SBY. Buletin tersebut diterbitkan National Democratic Institute for International Affairs dengan alamat Jalan S. Parman 81 Slipi Jakarta.Di dalam selebaran tersebut memang terpampang foto hitam-putih Susilo Bambang Yudhoyono yang mengenakan seragam militer dan mantan Presiden Soeharto yang juga mengenakan seragam militer. Di selebaran tersebut terdapat tulisan "Masih Ingat Suharto Muda! Jangan Mudah Terkecoh Oleh Senyuman Jenderal." Pengurus Majalah Mahasiswa Mahkamah Fakultas Hukum UGM, Anwar Khumaini mengatakan, ratusan selebaran itu dikirim tertanggal 23 Agustus 2004 dan diterima pada 24 Agustus. Paket berisi selebaran dan buletin, kata Anwar, pada kertas resi tertulis pengirimnya kantor ICW dengan alamat Kalibata Timur IV D nomor 6 Jakarta Selatan."Kami tidak tahu-menahu karena tiba-tiba kami mendapat kiriman paket yang berisi selebaran seperti ini. Kami akan klarifikasi ke ICW apakah benar mengirim kepada kami atau tidak," kata Anwar.Sementara itu Koordinator Advokasi Tim Sukses SBY Provinsi DIY, Sutan Imran, saat dikonfirmasi Tempo News Room mengaku belum tahu adanya selebaran tersebut. Namun demikian, kata Sutan, kampanye hitam seperti itu memang sering terjadi terutama menjelang pemilihan presiden kali ini."Kami akan segera menyelidiki masalah ini. Selebaran seperti itu jelas sangat merugikan dan itu merupakan pembunuhan karakter. Tentu akan kami laporkan ke Panwaslu," kata Sutan. Syaiful Amin - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka
3 hari lalu
ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka
ICW tegaskan KPK harus segara menetapkan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka lantaran konstruksi kasusnya sudah jelas.
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
7 hari lalu
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
ICW Minta Kejaksaan Agung Batasi Langkah Hukum Kasus LPEI karena Telah Ditangani KPK
7 hari lalu
ICW Minta Kejaksaan Agung Batasi Langkah Hukum Kasus LPEI karena Telah Ditangani KPK
Menurut ICW, UU KPK Pasal 50 ayat 3 mengatur aparat penegak hukum lain tidak berwenang menyidik ketika KPK sudah turun tangan.
Desak Polda Metro Jaya Cegah Firli Bahuri ke Luar Negeri, ICW Sebut Kinerja Polisi Amat Buruk dan Lambat
9 hari lalu
Desak Polda Metro Jaya Cegah Firli Bahuri ke Luar Negeri, ICW Sebut Kinerja Polisi Amat Buruk dan Lambat
ICW menilai dengan waktu pemeriksaan selama 100 hari lebih, mestinya tak sulit melengkapi catatan kejaksaan soal berkas Firli Bahuri.
ICW Desak KPU Buka Informasi Penyumbang Dana Kampanye Pemilu
13 hari lalu
ICW Desak KPU Buka Informasi Penyumbang Dana Kampanye Pemilu
KPU diharapkan membuka data penyumbang dana kampanye.
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum
14 hari lalu
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum
Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.
KPU Hapus Grafik Data Sirekap, ICW: Buka Potensi Kecurangan
15 hari lalu
KPU Hapus Grafik Data Sirekap, ICW: Buka Potensi Kecurangan
Indonesia Corruption Watch mengkritik penghapusan grafik data penghitungan suara di Sirekap.
Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara
15 hari lalu
Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara
Eks Koordinator ICW Adnan Topan Husodo salah satu pendukung parpol lakukan hak angket DPR untuk indikasi kecurangan pemilu 2024. Ini alasannya.
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?
16 hari lalu
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?
Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu koruptor divonis hukuman mati, kendati yang bersangkutan akhirnya meninggal karena sakit sebelum dieksekusi.
Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW
25 hari lalu
Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW
Setelah jadi tersangka kasus pemerasan, Firli Bahuri tak kunjung ditahan Polda Metro Jaya. Aktivis antikorupsi bereaksi keras. Ini kata Novel Baswedan