Iklan
TEMPO Interaktif, Jember: Baru sehari dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember, empat wakil rakyat dari Partai Demokrat mengeluhkan besarnya potongan gaji untuk kepentingan partai. "Kalau kita harus menyerahkan 90 persen dari pendapatan kita, itu kan namanya ga realistis. Ini sama saja dengan menyuruh kita untuk korupsi," kata salah seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat, Saptono Yusuf, kepada Tempo News Room, Senin (23/8).Menurutnya, semua anggota DPRD Jember yang berasal dari Partai Demokrat diharuskan untuk menghadiri dan menandatangani perjanjian, yang isinya anggota legislatif yang bersangkutan bersedia menyerahkan 90 persen dari pendapatannya sebagai anggota legislatif untuk kepentingan partai. Pengurus Partai Demokrat, lanjutnya, mengancam akan mengenakan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota legislatif yang tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut.Menurut Saptono, besarnya potongan gaji yang ditetapkan oleh jajaran pengurus Partai Demokrat itu, lanjutnya, dinilai sangat tidak realistis. Pasalnya, sisa gaji sebesar 10 persen dari keseluruhan honor yang diterima tidak akan mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan pendapatan yang sangat minim tersebut, kata dia, sama saja dengan anggota DPRD dipaksa harus mencari sumber pendapatan lain yang dapat diperolehnya di dalam lembaga legislatif.Dia mendesak pengurus Partai Demokrat meninjau kembali keputusan mengenai besarnya potongan gaji yang telah ditetapkan itu. "Bagaimana kita bisa menghindari korupsi kalau pendapatan kita dipangkas sebesar itu," tegasnya.Ketua DPC Partai Demokrat Jember Gunawan Suthejo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya keharusan bagi kadernya di DPRD untuk menyerahkan 90 persen gajinya kepada partai. "Dari komitmen awal mereka telah sepakat untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada partai. Bahkan pada awalnya mereka bersedia menerima gaji sesuai yang ditetapkan partai," kata Gunawan.Sehingga, sambungnya, pemotongan pendapatan sebesar 90 persen dari pendapatan sebagai anggota DPRD itu dianggap cukup wajar. "Ya, yang sepuluh persen itu untuk kebutuhan transportasi mereka. Mereka kan masih dapat berbagai fee dari kegiatan di Dewan," kata Gunawan. Dia membantah bahwa ketentuan ini sama dengan memberi kesempatan kadernya di Dewan untuk melakukan korupsi. Pasalnya, selain pendapatan resmi, anggota DPRD masih menerima beberapa tunjungan.Menurut Gunawan, Partai Demokrat masih sangat membutuhkan bantuan dana dari para anggota legislatif. Pasalnya, partai masih membutuhkan banyak biaya, salah satunya adalah untuk kepentingan Pemilihan Presiden tahap kedua. Selain itu, pengurus juga masih membutuhkan sarana lain berupa gedung partai. Sebab, hingga saat ini Partai Demokrat masih memanfaatkan gedung miliknya sebagai kantor. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room
Iklan
