Iklan
TEMPO Interaktif, Medan:Jaringan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara meminta DPRD Sumatera Utara untuk mengusut penggunaan dana AIDS Sumatera Utara yang sampai saat ini tidak ada kejelasan. Dana yang berada di tangan Komisi Penanggulangan AIDS dan Narkoba Daerah (KPAND) Sumatera Utara senilai ratusan juta rupiah itu tidak jelas penggunaannya. Hal itu dikatakan Koordinator Eksekutif Jaringan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumut Tohap P. Simamora kepada Tempo News Room, Sabtu (21/8). "Dana penanggulangan AIDS bersumber dari APBD sudah dialokasikan sejak tahun 2001, jumlahnya berkisar antara Rp 200 hingga 300 juta per tahun. Rumor yang muncul kalau dana tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan lain, seperti ke Thailand. Tapi sampai saat ini sudah dua penderita AIDS di Medan yang tewas tak ada tampak aksi komisi ini," kata Simamora.Simamora mengungkapkan, sejak dikeluarkannya dana penanggulangan AIDS tersebut, pihak KPAND tidak pernah menggunakannya untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.Pihak KPAND lebih cenderung menggunakan dana tersebut untuk "wisata" daripada melakukan penanggulangan AIDS secara langsung. Buktinya, para anggota KPAND sering mengikuti seminar ke Jakarta, Thailand dan kota-kota lainnya. "Mereka berangkat lebih dari tiga orang sehingga tidak efisien dan banyak menghabiskan biaya. Padahal untuk mengikuti seminar tersebut cukup hanya mengirim utusan sebanyak dua orang. Ironisnya, RSUP H. Adam Malik selaku pusat rujukan penyakit AIDS masih mengalami kesulitan untuk mengakses obat anti retroviral (ARV) bagi pengidap AIDS," lanjutnya. Selain itu, Simamora juga mempertanyakan kapasitas Kasim Siyo sebagai Ketua KPAND Sumut. Sebagaimana diketahui, saat ini Kasim Siyo menjabat sebagai Asisten Ekbang di Pemprov Sumatera Utara, sehingga tidak mungkin bisa merangkap untuk mengurusi masalah AIDS di Sumut. "Kapan lagi Kasim Siyo mau memikirkan AIDS, jika dia sibuk memikirkan berbagai permasalahan di Pemprov Sumatra Utara. Seharusnya, Ketua KPAND diangkat dari orang-orang yang profesional dan tidak merangkap jabatan. Makanya kita minta DPRD Sumut bisa mengusut penggunaan dana itu," tambahnya.Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Sumatera Utara Kamaluddin Harahap, menanggapi masalah tersebut berjanji menindaklanjuti penyimpangan ratusan juta rupiah dana penanggulangan AIDS berasal dari APBD Sumut. Meski waktu kerja anggota Dewan sudah berakhir di bulan September, tetapi Kamaluddin dan Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara akan membuat agenda khusus ditawarkan kepada Komisi V mengusut dan dan memanggil institusi terkait. Menurut Kamaluddin, penyimpangan dana AIDS cukup menyedihkan. Di tengah penderitaan kaum yangdikucilkan, masih ada yang mencoba memanfaatkannya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. "Untuk itu kita akan mempertanyakan persoalan ini kepada pihak terkait serta diambil tindakan tegas agar tidak terulang kembali di masa datang," lanjutnya.Bambang Soed - Tempo News Room
Iklan
