TKI Ilegal dari Malaysia Tidak Akan Dipulangkan Menjelang Pilpres
Rabu, 11 Agustus 2004 11:40 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Padang: Pemerintah Malaysia menyetujui permintaan Pemerintah Indonesia untuk tidak memulangkan sekitar 600 ribu sampai 800 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal menjelang Pemilu Presiden putaran kedua. Mereka mulai dipulangkan secara bertahap pada Oktober nanti.Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dalam jumpa pers usai tampil sebagai pembicara kunci dalam Seminar Tentang Bung Hatta di Universitas Bung Hatta, Padang, Selasa (10/8)Ia menjelaskan, Senin (9/8) kemarin, delegasi tingkat pejabat senior direktorat Jenderal dari berbagai departeman terkait Indonesia, mengadakan pembicaraan dengan Malaysia."Pagi tadi saya menerima laporan bahwa pembicaraan sudah berjalan dengan baik, ada pengertian yang besar dari pihak Malaysia," ungkap Wirajuda.Selain itu Pemerintah Malaysia akan menghentikan razia terhadap TKI ilegal yang terjadi selama ini serta melakukan proses pemulangan TKI ilegal secara bertahap dan bermartabat sehingga potensi malapetaka seperti yang terjadi di Nunukan satu setengah tahun lalu, diharapkan tidak terulang.Febrianti - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
7 jam lalu
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?
17 hari lalu
Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?
Konsep pemberian THR telah ada sejak awal 1950. Pencetusnya adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi.
Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol
18 hari lalu
Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol
Payaman menilai aplikator wajib memberikan THR kepada ojol karena masuk kategori pekerja dengan jam kerja tidak tentu.
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan
23 hari lalu
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan
Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?
Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi
26 hari lalu
Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama
31 hari lalu
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama
Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?
Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
59 hari lalu
Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Narendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India
14 Februari 2024
Narendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India
Partai Bharatiya Janata mengatakan Narendra Modi dapat memprioritaskan reformasi ketenagakerjaan jika ia menang pemilu pada Mei mendatang.
UGM Meraih Paritrana Award, Ini Artinya
9 Februari 2024
UGM Meraih Paritrana Award, Ini Artinya
UGM menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang meraih penghargaan Paritrana Award dari Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan.
