TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Dewan Pers Hinca Panjaitan menyatakan UU Pers sudah sangat lengkap, termasuk mencakup pidana. Pernyataan ini dikatakannya kepada Tempo News Room, Rabu (28/7), membantah pernyataan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang mengatakan bahwa dalam UU Pers tidak mengatur pidana."Pasal-pasal dalam UU Pers sangat banyak, lebih dari lima, kata Hinca. Di antara pasal-pasal tersebut adalah pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa pers harus memberitakan informasi dan fakta yang tidak bertentangan dengan norma-norma. Kalau ini dilanggar dikenai pidana seperti dalam pasal 18 ayat 2 yaitu denda Rp 500 ribu. Hanya masalahnya, menurut Hinca, para aparat hukum yang menangani masalah pers tidak membaca UU Pers dengan teliti. Contohnya soal pencemaran nama baik, dalam kode etik di butir 7 diatur, yaitu jurnalis harus meralat, mencabut dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa nama baiknya dirugikan.Hinca mengaku sebagai satu-satunya orang yang tidak setuju dengan adanya revisi UU Pers. UU Pers itu sudah amat lengkap, tinggal masalahnya pemahaman dan implementasinya yang harus diselaraskan. Kita minta para ahli hukum memahami bagaimana pers bekerja dan pers juga sebaliknya, kata Hinca lagi.Khairunnisa - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
16 jam lalu
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
22 jam lalu
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
1 hari lalu
Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
6 hari lalu
KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup
11 hari lalu
Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup
Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?
Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik
11 hari lalu
Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik
Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.
Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati
12 hari lalu
Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati
Hari ini, setahun lalu atau 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bacakan putusan banding yang diajukan Ferdy Sambo.
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi
12 hari lalu
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi
Mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo mendapat remisi lebaran di Lapas Sukamiskin. Berikut kilas balik kasus korupsi pengadaan simulator SIM Rp 196 M
Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan
14 hari lalu
Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan
Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
15 hari lalu
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
