Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim penyidik direktorat ekonomi khusus Markas Besar Polri mengirimkan tim untuk memeriksa tersangka upaya pembobolan Bank Internasional Indonesia (BII) Hartono Tjahjadjaja. "Hari ini, kirim tim untuk segera memeriksa seseorang berinisial H," kata Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Samuel Ismoko, kepada wartawan saat jumpa pers di ruang kerjanya, Senin (26/7). Menurutnya, pemeriksaan tidak dilakukan di Mabes Polri. "Tidak perlu dibawa kesini, tapi ada di suatu tempat," kata dia, yang enggan menyebutkan lokasi pemeriksaaan.Seperti diketahui, Hartono menerima dana sekitar Rp 13,5 miliar. Jumlah tersebut adalah yang paling besar dari total pembobolan Rp 31 miliar di BII Cabang Senen. Sedangkan tersangka lainnya, Tonny yang sudah ditahan di Mabes Polri, menerima sekitar Rp 2,75 miliar. Selain itu, pihaknya kini sedang memeriksa keaslian surat perintah untuk mencairkan dana tersebut. "Kita sedang mengecek dua surat dengan nomor yang sama, tetapi tujuan berbeda. Surat perintah itu diperiksa keasliannya di laboratorium forensik," tutur Ismoko. Surat yang dimaksud, berasal dari aparat yang meminta mentransferkan dana dari BII pada PT Kharisma di Cirebon. Sementara itu, pihaknya juga masih mencari tersangka L, yang juga masih masuk dalam sindikat kelompok Hartono. Pasalnya, L adalah orang yang merencanakan deposito dana pensiun Pusri ke BII Cabang Senen. Dipastikan identitas L bukanlah dari Dapensri atau BII. Ismoko membantah, pihaknya sudah berhasil menangkap L. "Belum, kalau ada, pasti sudah diberitahu," kata dia. Padahal, pada Jumat malam, santer terdengar kabar polisi sudah berhasil menangkap L.Jumlah tersangka saat ini masih dua, yakni Wahyu Hartanto, Kepala Cabang BII Juanda, dan Tonny Ch Martawinata, pengusaha dari PT Tirtamas Triwijaya. Ismoko juga membantah direktur utama PT Dapensri, Benyamin Ibrahim, sudah duitetapkan sebagai tersangka.Pada Kamis lalu, Hartono Tjahjadjaja, divonis 15 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terbukti melakukan korupsi.Martha Warta - Tempo News Room
Iklan
