Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Lombok Tengah Minta Tujuh Petani Tidak Ditahan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Mataram: Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimi, meminta polisi tidak menahan tujuh petani Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Mereka akan ditahan Polres Lombok Tengah atas dugaan pengrusakan pagar di tanah yang bersatus sengketa. "Saya yang meminta mereka tidak ditahan," tegas Suhaimi, dalam sebuah acara di kantor Gubernur NTB, di Mataram, Jumat (23/7) siang. "Saya ingin kasus sengketa ini diselesaikan baik-baik," katanya. Maksud Suhaimi, dia tidak ingin para petani itu ditahan, tapi dia juga tidak ingin menghalangi penegakkan hukum yang dilakukan polisi.Tujuh petani itu, adalah Amaq Sinanjar, Radin, AmaqSahar, Amaq Munipah, Amaq Dan, Haji Sanah, dan HajiKamarudin, yang warga Dusun Tampar, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Mulanya terjadi sengketa tanah 80 hektare di Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Sengketa terjadi antara Edy Karya, seorang pengusaha di Lombok Tengah dengan petani setempat. Ketika sengketa belum selesai, tiba-tiba pihak pengusaha tersebut langsung memagari tanah 300 meter. Rupanya pemagaran itu di antaranyamasuk ke lahan milik petani sekaligus melanggar garissepadan pantai. Akibatnya, para petani yang mendiamilahan itu langsung mencabuti pagar tersebut. Pencabutan itu membuat Edy Karya marah dan melaporkankasus perusakan pagar itu ke Polres Lombok Tengah.Atas laporan itu, Polres Lombok Tengah menetapkantujuh petani sebagai tersangka, pada (28/6) lalu. Keputusan polisi tersebut mendapat reaksi dari petani yang didukung mahasiswa, dosen dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Mataram dan Lombok Tengah. Mereka kemudian berdemonstrasi di Polda NTB dan mendirikan posko keprihatinan di Mataram.Menurut Widodo, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang juga ikut aksi unjuk rasa menilai,polisi telah bertindak tidak adil. "Kasus sengketatanah itu kan belum selesai. Kenapa langsungdipagari," tegasnya.Kasus ini, juga sempat membuat takut para petani yangberada di sekitar Desa Mekar Sari, Praya Barat.Pasalnya, dalam beberapa kasus sengketa tanah diKabupaten Lombok Tengah bagian selatan, petani selaludikalahkan. Kasus ini adalah yang kedua kalinya. Awal tahun 2004 lalu, Polres Lombok Tengah juga menjadikan tersangka empat petani di Kuta, Lombok Tengah.Kasusnya, berhenti setelah mendapat reaksi dari petanidan dibantu mahasiswa dan LSM di NTB. Sujatmiko - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Petani di Berbagai Negara Menuntut Pemenuhan Hak, Apa Saja Hak Petani?

34 hari lalu

Para petani bersiap meninggalkan pusat kota, setelah bermalam di luar Parlemen untuk mendorong tindakan lebih lanjut oleh pemerintah sehubungan dengan tingginya biaya produksi, di Athena, Yunani, 21 Februari 2024. REUTERS/Louisa Goulimaki
Petani di Berbagai Negara Menuntut Pemenuhan Hak, Apa Saja Hak Petani?

Hak petani termasuk berbagi manfaat secara adil hingga hak untuk menyimpan dan menjual benih.


Ragam Aksi Petani di Yunani, Prancis, dan India: Kaum Petani Semakin Terpuruk

34 hari lalu

Para petani mengemudikan traktornya saat memblokir jalan raya di Prancis selatan, 25 Januari 2024. Para petani Prancis melakukan protes di seluruh negeri dan di Brussels menentang upah rendah dan peraturan yang berlebihan, kenaikan biaya, hingga kenaikan pajak. REUTERS/Nacho Doce
Ragam Aksi Petani di Yunani, Prancis, dan India: Kaum Petani Semakin Terpuruk

Aksi petani dan ribuan peternak di berbagai negara untuk menuntut pemerintah memenuhi hak-hak mereka dalam profesinya.


Cerita Aksi Petani dan Peternak Yunani Bawa Traktor ke Gedung Parlemen di Athena

34 hari lalu

Para petani bersiap meninggalkan pusat kota, setelah bermalam di luar Parlemen untuk mendorong tindakan lebih lanjut oleh pemerintah sehubungan dengan tingginya biaya produksi, di Athena, Yunani, 21 Februari 2024. REUTERS/Louisa Goulimaki
Cerita Aksi Petani dan Peternak Yunani Bawa Traktor ke Gedung Parlemen di Athena

Aksi petani dan peternak di Yunani dalam rangkaian demonstrasi besar selama 2 hari menyuarakan tentang kesejahteraan mereka yang belum terjamin.


Ribuan Petani Jerman Gelar Protes Massal, Bawa Traktor Hingga ke Berlin

15 Januari 2024

Petani Jerman berbaris traktor mereka di Strasse des 17. Juni di depan Gerbang Brandenburg untuk mempersiapkan aksi protes besar terhadap pemotongan subsidi pajak kendaraan pertanian dari pemerintah koalisi Ampel Jerman, di Berlin, Jerman, 14 Januari 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Ribuan Petani Jerman Gelar Protes Massal, Bawa Traktor Hingga ke Berlin

Ribuan petani di Jerman menggelar protes kenaikan pajak oleh pemerintah. Mereka membawa traktor ke pusat kota Jerman.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

24 September 2022

Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Azis memberikan keterangan pers di sela-sela melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi
Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Pemerintah India Kecam Dukungan Rihanna Terhadap Aksi Petani

5 Februari 2021

Rihanna berpose di Masjid Agung Sheikh Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 2013 silam. Dalam kunjungan tersebut Ratu Pop itu tampak berpose mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan kerudung. Instagram
Pemerintah India Kecam Dukungan Rihanna Terhadap Aksi Petani

Pemerintah India menilai komentar Rihanna tidak akurat dan tidak bertanggung jawab.


Ada Aksi Petani, Pemerintah India Blokir Internet

31 Januari 2021

Para petani ikut serta dalam unjuk rasa traktor untuk memprotes undang-undang pertanian pada kesempatan Hari Republik India di perbatasan Tikri dekat New Delhi, India, 26 Januari 2021. REUTERS/Anushree Fadnavis
Ada Aksi Petani, Pemerintah India Blokir Internet

Kementerian Dalam Negeri India mengatakan layanan internet di tiga lokasi di pinggiran New Delhi diblokir hingga Ahad pukul 23.00 waktu setempat


Unjuk Rasa Ribuan Petani di India Berakhir Ricuh

27 Januari 2021

Para petani ikut serta dalam unjuk rasa traktor untuk memprotes undang-undang pertanian pada kesempatan Hari Republik India di perbatasan Tikri dekat New Delhi, India, 26 Januari 2021. REUTERS/Anushree Fadnavis
Unjuk Rasa Ribuan Petani di India Berakhir Ricuh

Aksi damai ribuan petani India menolak tiga undang-undang pertanian yang kontroversial di New Delhi berakhir ricuh.


Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

23 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) diajak berfoto dengan warga usai mengunjungi tenda pengungsian korban rumah ambles di Pademangan, Jakarta Utara, Selasa, 20 November 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.


Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

30 Agustus 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi,  Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati  Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel
Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.