Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama Januari-Juni 2004 buruk. "Ada 33 kasus menyangkut kepolisian yang semuanya terjadi di wilayah kerja LBH Jakarta. Polisi selalu melakukan hal sama dan berulang, sampai membentuk satu modus, seperti laporan tidak ditindak-lanjuti, tindakan tidak sesuai prosedur, diskriminasi perlakuan dan lambatnya penyidikan," kata Erna Ratnaningsih, Wakil Direktur LBH Jakarta, di Jakarta, Rabu (30/6). Menurut Erna, modus itu dilatar-belakangi motif-motif, seperti penyalah-gunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, ketidak-netralan dan tidak independennya polisi dan keberpihakan yang dilatar-belakangi soal perekonomian. Dicontohkannya salah satu kasus penyalah-gunaan wewenang, adalah ketika sidang kasus pemutusan hubungan kerja pada 15 April 2004 di Dinas Tenaga Kerja Karawang, antara buruh dan manajemen PT. Texmaco. Saat itu, dua polisi ikut masuk persidangan berdasarkan perintah pimpinan (Kepala Kepolisian Resor). Setelah diprotes, akhirnya kedua polisi itu keluar. "Ini merupakan penyalah-gunaan wewenang. Karena polisi ikut campur tangan dalam perselisihan perburuhan yang merupakan lingkup perdata, bukan pidana," kata Erna.Erna juga mencontohkan adanya keberpihakan polisi, seperti yang menimpa enam penghuni rumah susun Pulomas, Jakarta Timur. Keenam orang itu dijadikan tersangka dengan dugaan menghuni rumah tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya, PT. Pulomas Jaya, dan polisi tidak mau tahu latar belakang, dasar hukum berupa perjanjian sewa-menyewa dan peraturan perundangan. Sehingga pada 15, 16, dan 19 Juni 2004, para tersangka diperiksa. Padahal perkara termasuk masalah perdata dan masih dalam proses perundingan. Apalagi, sebenarnya PT. Pulomas Jaya sudah lebih dulu dilaporkan ke Kepolisian Resor Jakarta Timur, tapi justru tidak diproses. "Kepolisian sudah berpihak dan tidak netral, dan ini melanggar pasal 6 huruf j Peraturan Pemerintah nomor 2/2003 yang menyatakan larangan terhadap Polri untuk berpihak dalam perkara yang sedang ditangani," kata Erna.Kepolisian juga dinilai arogan terhadap para pendamping para korban ke kantor polisi. "Jika kita berargumen hukum, ini KUHAP-nya demikian, mereka bilang di sini tidak ada KUHAP, di sini adanya perintah komandan," kata Erna.Angelus Tito - Tempo News Room
Iklan
