Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LSM Desak Kejati Usut Asal Dana Purnabakti DPRD

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Samarinda: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Kekayaan Negara (PKN) Kalimantan Timur mendesak Kejaksaan Tinggi setempat segera mengusut anggota legislatif yang diduga telah membagi-bagikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp.5,4 miliar. "Ini sudah jelas melanggar aturan. Kejaksaan harusberperan aktif. Apalagi, masalah ini sudah termuat dimedia lokal dan media nasional," kata Achmad Basori,direktur eksekutif PKN Kaltim.Menurut Basori, pembagian itu adalah akal-akalan anggota dewan yang tidak mendapat jatah uang purnabakti di akhir masa tugas mereka dari APBD. "Akhirnya, dari pos anggaranlain diupayakan bisa dibagi-bagi. Siasat ini sudahkami duga dari jauh hari. Ini cara licik menghabiskanuang rakyat," ujarnya.Koran Tempo edisi Jumat (11/6) menulis keluarnyaSurat Keputusan (SK) dua pos anggaran yang dananya dibagi-bagikan kepada 45 anggota legislatif. Uang ituberasal dari pos anggaran dana penunjang operasionalDPRD Kaltim sebesar Rp 42,3 miliar dengan nilai yangdibagi-bagikan Rp 4,5 miliar. Setiap anggotalegislatif akan memperoleh Rp 100 juta. Kekurangan "pesangon" diambil dari pos anggaranbiaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp 900 juta,sehingga setiap anggota legislatif menerima Rp 20 juta.Dari dua pos anggaran itu, setiap anggota legislatifmenerima dana sebesar Rp 120 juta. Hal pembagian anggaran rutin itu tertuang berdasarkandua dokumen Surat Keputusan (SK) pimpinan DPRD Kaltim.Dua SK itu bernomor 12 tahun 2004 tertanggal 18 Mei2004 yang ditandatangani langsung ketua DPRD Kaltim,Soekardi Jarwo Putro perihal bentuk tambahan biayaoperasional DPRD Kaltim. Basori mengemukakan, dokumen itu sudah merupakan bukti yang harus dijadikan dasar kuat pihak kejaksaan tinggi untuk mengusutnya. Soal sah atau tidaknya uang itu dibagikan, itu merupakan kewenangan aparat penegakan hukum. Tetapi berdasarkan logika kepatutan, kata dia, tidak semestinya dana itu dibagi-bagikan. Sementara itu, Kepala Kejati Kalimantan Timur,D.H. Panjaitan mengatakan, institusinya masih menelaahbeberapa kasus yang melibatkan anggota legislatif daneksekutif. Namun apabila terbukti, maka akan membentuktim penyidik. "Beri kami waktu," ujarnya beberapa hari lalu. Rusman - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.