Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat Polda Maluku Didesak Mundur

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Ambon:Polemik kaburnya tahanan Forum Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan (FKM/RMS) pada tubuh Polda Maluku mengundang sejumlah tokoh elite Maluku angkat bicara. Sebelumnya, Wakapolda Maluku, Komisaris Besar Pol. Bambang Suedi menyatakan pembenaran terhadap kaburnya empat tahanan FKM/RMS dari tahanan Polda Maluku.Namun di lain pihak, Kaditreskrim Polda Maluku, Komisaris Besar Pol. Usman Nasution membantah pernyataan Wakapolda. Polemik itu akhirnya terjawab, setelah Kapolda Maluku Brigjen Pol. Adityawarman membenarkan kaburnya empat tahanan tersebut.Menyikapi polemik ini, Avert Kermite dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimintai komentar mendesak Kapolda Maluku untuk mencopot Kaditreskrim, karena diketahui menyembunyikan fakta yang sebenarnya, dan melakukan pengkaburan fakta kepada masyarakat."Yang jelas saat ini masyarakat dibuat bingung atas polemik itu. Nah, teka-teki kini terjawab. Itu berarti ada kesan jelek Kaditreskrim yang berusaha menutup-nutupi kejadian itu. Untuk itu Kapolda Maluku harus bersikap tegas mencopot Nasution dari jabatannya," pinta Kermite yang juga anggota DPRD Maluku yang ditemui di kantor Gubernur Maluku, Rabu (19/5) siang ini.Di tempat yang sama, kader PPP, Darul Kutni Tehupaly, mengatakan Kaditreskrim harus mempertanggungjawabkan sanggahannya terhadap kebenaran yang disampaikan Wakapolda. "Ini untuk menjawab kebingungan masyarakat Ambon," katanya.Menurutnya, jika mereka bukan berada dalam tahanan itu lain soal. Tapi ini dalam tahanan Polda. "Ini yang perlu dipertanyakan," ujar mantan jurnalis ini.Di lain sisi, Sekretaris Fraksi PPP pada DPRD Maluku ini mendesak Kapolda Maluku untuk melakukan penyidikan terhadap anak buahnya yang terlibat skenario kaburnya empat tahanan itu, dan hasilnya dipublikasikan ke masyarakat.Yusnita Tiakoly - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil RPKAD, Penumpas G30S 1965: Sejarah Pembentukan dan Siapa Pencetusnya

3 Oktober 2022

23 April 1965, 3 peleton RPKAD atau Kopassus berhasil mengalahkan 2nd Para Inggris, saat penyerangan ke Plaman Mapu, Kalimantan Barat. 9 orang pasukan payung elit Inggris tewas, sedangkan Kopassus hanya kehilangan 2 prajurit. Pasukan para Inggris sangat elit, seleksi untuk masuk ke Parachute Regiment sangat berat. Zimbio.com
Profil RPKAD, Penumpas G30S 1965: Sejarah Pembentukan dan Siapa Pencetusnya

TEMPO.CO--RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat merupakan nama untuk Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebelum menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


Polresta Ambon Tetapkan 3 Tersangka dalam Pengibaran Bendera RMS

16 Mei 2021

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Polresta Ambon Tetapkan 3 Tersangka dalam Pengibaran Bendera RMS

Polresta Pulau Ambon menetapkan tiga orang sebagai tersangka pelaku pengibaran bendera separatis RMS di Desa Ulath,


Wisata Sejarah Jejak Portugis di Ambon, Papalvo Papalele Tak Pernah Ingkar Janji

21 Desember 2020

Aktivitas papalele di Gang Pos, Jalan Sultan Hairun, Kota Ambon, Senin, 7 Desember 2020. TEMPO | Khairiyah Fitri
Wisata Sejarah Jejak Portugis di Ambon, Papalvo Papalele Tak Pernah Ingkar Janji

Papalele memainkan peran yang amat penting selama konflik Ambon terjadi pada 1999. Prinsipnya kemanusiaan, kepercayaan, dan kesetiaan.


3 Petinggi RMS Ini Ditangkap Polda Maluku

26 April 2020

Bendera RMS dibentangkan di Polres Ambon (13/8). TEMPO/Mochtar Touwe
3 Petinggi RMS Ini Ditangkap Polda Maluku

Ketiga petinggi RMS tadi memasuki halaman Kantor Polda Maluku dengan membentangkan bendera RMS.