Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wiranto-Gus Solah Bahas Kabinet Bayangan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon pasangan wakil presiden Partai Golkar Solahuddin Wahid diam-diam sudah membicarakan pembagian kewenangan dan kekuasaan dengan Wiranto selaku calon presiden dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Minimal, Gus Solah--demikian dia akrab disapa--minta tiga kewenangan, masing-masing penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan keleluasaan pengawasan. "Bagi saya itu syarat utama dan sudah saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan dengan Pak Wiranto dalam dua pekan terakhir ini dan Pak Wiranto menyatakan tidak keberatan sama sekali," jelas Gus Solah saat dihubungi Tempo News Room, Sabtu (08/5). Untuk itu, ujar Gus Solah, dirinya paling tidak dilibatkan secara sungguh-sungguh saat menetapkan jaksa agung, kepala Polri, dan menteri kehakiman. Di luar itu menteri-menteri kunci lainnya, seperti di bidang ekonomi, agama, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat juga berharap ada pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak. "Partai-partai (PKB dan Golkar) tentu saja dilibatkan," kata dia. Untuk semua jabatan itu, Gus Solah mematok kriteria berupa kejujuran, keberanian, dan pengetahuan yang cukup. Makanya, kata dia, soal track record calon menteri harus jelas dan nyata-nyata bersih. "Untuk jaksa agung misalnya, setidaknya harus ada 10 nominator yang nanti kita seleksi bersama-sama," ujarnya. Soal tenggat waktu Partai Golkar seperti disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf usai KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipastikan tidak bisa menjadi calon presiden, Gus Solah tetap menyerahkan keputusan ke PKB. Baginya, tidak mungkin maju sebagai cawapres jika PKB tidak memberikan izin secara resmi. Gus Solah sendiri membaca arah PKB bakal memberikan persetujuan. Namun semua itu baru akan dipastikan dalam rapat Tim 9 PKB yang bakal digelar Minggu (9/5) di Langitan. "Jadi kita tunggu saja keputusannya besok," jelas Gus Solah. Ecep S. Yasa - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

5 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

7 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

8 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau kendaraan niaga listik pada pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024. Industri kendaraan niaga mencatat produksi sebesar 215.000 unit dengan penjualan domestik sebesar 200.000 unit tahun lalu. Kinerja ekspor kendaraan niaga juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023. Di mana pada tahun 2023 nilai ekspor sebesar 437 juta dolar AS, naik 33 persen dari tahun 2022 yang tercatat 328 juta dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.


Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

8 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berswafoto dengan anggota partai usai menghadiri acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri, namun Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan capres Prabowo Subianto.


Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

10 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

10 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.


Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo kini mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia..
Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

Presiden Jokowi mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. yang akan bertarung dalam Munaslub.


Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat meneriakkan "Airlangga aklamasi" sebanyak tiga kali sebelum konferensi pers dimulai.


Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.