TEMPO Interaktif, Jakarta:Deportasi Ketua Umum Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alexander Hermanus Manuputty ke Indonesia merupakan wewenang Pemerintah Amerika Serikat. "Mungkin atau tidak mungkin (Manuputty) dikembalikan adalah kewenangan dari Pemerintah AS," ujar Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra kepada para wartawan seusai membuka acara dialog Indonesia-Norwegia tentang HAM di Hotel Le Meridien Selasa (4/5). Yusril menambahkan, baik secara tertulis maupun lisan pemerintah sudah mengajukan permohonan deportasi tersebut.Tuntutan deportasi terhadap Manuputty mencuat kembali setelah terjadinya kerusuhan di Ambon, Maluku, 25 April lalu. Manuputty dituduh sebagai dalang kerusuhan yang dipicu perayaan ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS)/FKM yang ke-54.Yusril mengatakan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemerintah AS atas permintaan Indonesia itu. Menurutnya, dirinya secara pribadi telah menyampaikan permintaan untuk mendeportasi Manuputty kepada Jaksa Agung John Aschroft dalam pertemuan di Denpasar, Bali, awal tahun ini.Dia berharap Pemerintah AS bersedia memulangkan Manuputty ke Indonesia. Dalam pertemuan di Bali Yusril sudah menanyakan bagaimana cara Manuputty masuk ke AS, nama, paspor, dan visa yang digunakan.Pihak Kedutaan Besar AS di Jakarta menolak berkomentar soal visa yang diperoleh Manuputty. Atase Pers Stanley Harsha menyatakan Pemerintah AS sama sekali tidak mengetahui tindakan yang dilakukan pihak Indonesia untuk mencegah Manuputty pergi. "Kita belum menerima permohonan tersebut," ujar Harsha saat ditanya mengenai permintaan deportasi.Manuputty berhasil kabur dari Indonesia dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, pertengahan tahun lalu. Dia mengaku menggunakan paspor atas nama dirinya dan memiliki visa dari AS hingga tahun 2008. Saat ini dia tinggal di rumah Ketua FKM Amerika Helmy Wattimena, Los Angeles.Faisal - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Profil RPKAD, Penumpas G30S 1965: Sejarah Pembentukan dan Siapa Pencetusnya
3 Oktober 2022
Profil RPKAD, Penumpas G30S 1965: Sejarah Pembentukan dan Siapa Pencetusnya
TEMPO.CO--RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat merupakan nama untuk Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebelum menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
Polresta Ambon Tetapkan 3 Tersangka dalam Pengibaran Bendera RMS
16 Mei 2021
Polresta Ambon Tetapkan 3 Tersangka dalam Pengibaran Bendera RMS
Polresta Pulau Ambon menetapkan tiga orang sebagai tersangka pelaku pengibaran bendera separatis RMS di Desa Ulath,
Wisata Sejarah Jejak Portugis di Ambon, Papalvo Papalele Tak Pernah Ingkar Janji
21 Desember 2020
Wisata Sejarah Jejak Portugis di Ambon, Papalvo Papalele Tak Pernah Ingkar Janji
Papalele memainkan peran yang amat penting selama konflik Ambon terjadi pada 1999. Prinsipnya kemanusiaan, kepercayaan, dan kesetiaan.
3 Petinggi RMS Ini Ditangkap Polda Maluku
26 April 2020
3 Petinggi RMS Ini Ditangkap Polda Maluku
Ketiga petinggi RMS tadi memasuki halaman Kantor Polda Maluku dengan membentangkan bendera RMS.
Traveling Cuma Sehari di Kota Ambon
1 Agustus 2018
Traveling Cuma Sehari di Kota Ambon
Kami menginap di hotel yang berlokasi di tengah Kota Ambon untuk memulai traveling.
Bendera RMS Dikibarkan Orang Tak Dikenal di Sekolah
27 Januari 2017
Bendera RMS Dikibarkan Orang Tak Dikenal di Sekolah
Bendera itu diturunkan pada pukul 07.00 oleh polisi. "Polisi sempat meminta keterangan pihak sekolah sebagai saksi."
Mantan Laskar Jihad Ambon Serahkan Senjata Api kepada Polisi
31 Oktober 2016
Mantan Laskar Jihad Ambon Serahkan Senjata Api kepada Polisi
Senjata yang diserahkan secara sukarela itu terdiri atas 1 pucuk laras panjang, 3 pucuk laras pendek, 2 mortir, dan ratusan peluru.
Presiden RMS: Biarkan Rakyat Maluku Menentukan Nasib Sendiri
22 April 2016
Presiden RMS: Biarkan Rakyat Maluku Menentukan Nasib Sendiri
RMS menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berkedudukan di Vanuatu, sama seperti yang dilakukan Papua.
Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia
21 Mei 2015
Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia
PBB mencatat sebanyak 75 persen dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada dimensi kultural.
Rindu Tanah Air, RMS Berharap Jokowi Jadi Presiden
8 Juli 2014
Rindu Tanah Air, RMS Berharap Jokowi Jadi Presiden
"Jika Jokowi menang, mungkin sakit hati kami bisa lebih melunak. Kami bisa bicara dengan beliau. Kami juga manusia yang rindu keadilan."