Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek PLTGU Pemaron Diminta Berhenti

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Singaraja: Disaat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Pemaron, Singaraja, Bali, hampir rampung, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) justru minta agar proyek pembangkit listrik itu dihentikan. Gabungan LSM yang terdiri dari Forum Masyarakat Pemerhati Pembangunan Bali (FMP2B), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli), Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) dan Kelompok Nelayan Desa Pemaron itu menilai, proyek PLTGU telah melanggar aturan dan tidak menguntungkan perekonomian negara. "Mulai dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali sampai Undang Undang nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dilanggar," kata Fabby Tumiwa, Koordinator WGPSR, kepada wartawan, di Buleleng, Bali, Kamis (11/3). Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran peruntukan lokasi berdasarkan Perda nomor 4/1999: Pemaron termasuk kawasan pariwisata Lovina. Sementara jika mengacu pada Undang Undang nomor 20/2002, izin proyek kelistrikan sebesar 146 MW itu seharusnya datang dari menteri terkait, bukan dari gubernur atau bupati.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lewat Komisi VIII sebenarnya juga sudah tahu masalah itu. Bahkan, rapat dengar pendapat antara DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pun sudah dilakukan akhir Februari 2004, di Jakarta. Rapat itu menyepakati pembentukan tim independen untuk mengkaji ulang proyek PLTGU Pemaron. Tim independen kemudian diberi waktu tiga bulan bekerja dan nantinya melaporkan hasilnya kepada pemerintah dan DPR."Saat tim independen bekerja mengumpulkan informasi, seharusnya PT Indonesia Power (PT. IP) menghentikan pekerjaan proyek itu untuk sementara. Tapi ternyata tidak ada itikad baik dari PT IP," kata Fabby. Padahal, seperti dikatakan Koordinator Wahli Bali, Nyoman Sri Widhiyanti, jika PLTGU Pemaron diijinkan terus sampai beroperasi, berpotensi besar menimbulkan pencemaran berupa kebisingan dan pencemaran laut akibat adanya distribusi bahan bakar minyak. "Tiap minggu kapal tongkang mengangkut 7.650 ton HSD dari terminal Manggis, Bali Selatan dan menyusuri Selat Lombok menuju Lovina," kata Sri.Hal miring terhadap proyek Pemaron juga dikatakan ahli kelistrikan, Dr. Nengah Sudja. Menurutnya, pembangunan PLTGU Pemaron tidak layak dilanjutkan walau dilihat dari berbagai aspek. Dicontohkannya dari sisi kelistrikan, lokasi pembangunan pembangkit listrik di Bali Utara saja sudah menjadi pertanyaan. Karena kebutuhan listrik terbesar di Bali berada di sisi selatan, terutama di Denpasar dan sekitarnya. "Nantinya akan ada sejumlah power yang hilang selama distribusi listrik dari utara ke selatan," katanya. Selain itu, kata Sudja, depo minyak juga berada di selatan Bali. Tentunya lagi-lagi nantinya akan membutuhkan ongkos besar operasional pengangkutan bahan bakar dari selatan ke utara. "Bukan kali ini saja PLN keliru memilih lokasi. PLTGU Gilimanuk juga merupakan kekeliruan," kata Sudja.Menurut Sudja, jika PLN dan PT. IP memindahkan proyek itu ke Denpasar, diperkirakan hanya akan memakan biaya US$ 1 juta. Tapi jika proyek tetap diteruskan di lokasi semula, biaya inefesiensi akan mencapai US$ 9,2 juta per tahunnya. Sayangnya lagi, dampaknya akan dirasakan konsumen sendiri. Karena biaya inefesienan itu akan dibebankan kepada konsumen listrik. "Bukan saja masyarakat di sini yang dirugikan, tapi konsumen listrik secara nasional akan membayar mahal listrik yang kita gunakan," kata Sudja.Semangat perlawanan masyarakat sekitar dan pemerhati lingkungan itu rupanya sudah tercium pihak pelaksana proyek. PT. IP pun tidak mau memberikan konfirmasi apapun kepada pers. "No comment dulu deh. Lebih baik kami konsentrasi pada pekerjaan saja," kata Herry Nugraha, dari bagian Pengendalian Kontrak Proyek PLTGU Pemaron, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (12/3). "Kami hanya tenaga teknis. Soal kebijaksanaan, itu urusan atasan kami," kata Nyoman Gede Nurija, Engineering Mechanical PT IP, menambahkan. Made Mustika - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Antisipasi Listrik Padam saat Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Uji Kehandalan dan Sistem Kelistrikan

15 jam lalu

Suasana kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada H-3 Lebaran atau 19 April 2023, yang merupakan puncak arus mudik Lebaran 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Antisipasi Listrik Padam saat Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Uji Kehandalan dan Sistem Kelistrikan

Bandara Soekarno-Hatta melakukan serangkaian pengujian kehandalan jaringan kelistrikan dan sistem cadangan di Terminal 1, 2, dan 3.


Limbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka

8 hari lalu

Sejumlah masyarakat dan nelayan yang tergabung dalam komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa bersama aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia dan lintas komunitas pecinta alam menggunakan kayak sambil membentangkan spanduk saat aksi SaveKarimunjawa di tepi pantai yang tercemar limbah tambak udang di Desa Kemujan, kepulauan wisata bahari Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Selasa, 19 September 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut penutupan tambak udang vaname intensif sebanyak 39 titik tak berizin karena merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi hutan mangrove yang juga dinilai akan memperparah krisis iklim. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Limbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka

Gakkum KLHK menetapkan empat tersangka pencemaran lingkungan di Taman Nasional Karimunjawa. Kejahatan terkait limbah ilegal dari tambak udang.


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

10 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

20 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).


Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

41 hari lalu

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.


Infrastruktur Listrik PLN Kini Capai 72.976,30 Megawatt

59 hari lalu

Infrastruktur Listrik PLN Kini Capai 72.976,30 Megawatt

Sepanjang 2023 berhasil menambah kapasitas pembangkit listrik mencapai 4.182,2 MW. Melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2023.


Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Instahra
Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.


Pencemaran Lingkungan di Area Tambang Minyak, Guru Besar ITS Rekomendasikan Ini

14 Januari 2024

Seorang penambang membawa 2 jerigen minyak solar yang telah diolah di penambangan tradisional desa Wonocolo, Kecamatan Kadewan, Bojonegoro, Kamis 11 September 2014. TEMPO/Fully Syafi
Pencemaran Lingkungan di Area Tambang Minyak, Guru Besar ITS Rekomendasikan Ini

Peningkatan aktivitas industri pertambangan menimbulkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan.


Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.


Sagu Disebut Bisa Jadi Bahan Pembalut dan Popok Ramah Lingkungan

12 November 2023

Ilustrasi pembalut. Freepik.com
Sagu Disebut Bisa Jadi Bahan Pembalut dan Popok Ramah Lingkungan

Sampah pembalut dan popok dikenal kerap menjadi masalah. Sagu disebut-sebut bisa membuat dua benda itu ramah lingkungan