Yudhoyono Belum akan Mundur dari Kabinet

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, dirinya belum akan mundur dari kabinet Pemerintahan Megawati. Pasalnya, menurut dia, sampai sejauh ini belum ada calon-calon presiden yang mencalonkan diri secara resmi. "Kenapa ada pertanyaan mundur seperti itu? Toh belum ada yang mencalonkan diri secara resmi jadi calon presiden," kata Yudhoyono, seusai memberikan sambutan di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (3/3). Untuk itu, ia tidak ingin berpolemik dan tetap akan menjalankan tugasnya sebagai Menko Polkam. Kalaupun akan mengambil langkah (mundur) seperti itu, menurut Yudhoyono, ia akan memperhitungkan segala sesuatunya secara cermat.Ia juga mengatakan, pada saat kampanye nanti masyarakat tidak perlu khawatir pemerintahan akan terhenti. Sebab, kata dia, pemerintahan itu pada dasarnya terdiri dari political post dan birokrat pos. "Jadi, pada saat kampanye nanti masih ada birokrasi yang akan menjalankan pemerintahan," katanya. Sebelumnya, ada desakan agar Yudhoyono mengundurkan diri dari kabinet. Salah satu desakan itu berasal dari Syahrir, Ketua Umum Partai Indonesia Baru. "Sudah tidak ada alasan lagi bagi Yudhoyono untuk tetap dikabinet karena dia juga sebagai calon presiden," kata dia. Bahkan, Taufik Kiemas menilai, sikap Yudhoyono yang juga sebagai calon presiden itu kekanak-kanakan. Sebab, katanya, "Yudhoyono hanya firm jadi presiden ke media-media, tapi tidak pernah mengatakan hal itu dengan Presiden Megawati," tambahnya. Selain itu, berkembang isu Yudhoyono dikucilkan dari kabinet. Pasalnya, Yudhoyono tidak dilibatkan dalam tim monitoring pemilu. Seperti diketahui, pemerintah telah membentuk tim monitoring pemilu yang dipimpin oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Anggota tim monitoring pemilu itu terdiri dari, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KPU, dan Panwaslu. Atas pernyataan Taufik itu, Yudhoyono tidak ingin menanggapinya. ?Saya tidak ingin berpolemik,? katanya. Meski begitu, ia mengatakan, hal itu perlu diluruskan karena sudah bergeser dari permasalahan sebenarnya. Isu ini, kata Yudhoyono, bermula dari adanya kunjungan pejabat jajaran polisi dan keamanan seperti Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, yang memantau persiapan pemilu dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. "Saat itu, beberapa pihak menanyakan kenapa Menko Polkam tidak ada. Apakah tidak terlibat atau dilibatkan," katanya. Menurut Yudhoyono, dirinya tidak mengetahui kunjungan pejabat-pejabat jajaran Polkam ke daerah. "Karena saya baru kembali dari Cina," katanya. Lantas, ia mengisahkan, setelah itu iapun bertanya pada sekretaris Menko Polkam Sudi Silalahi, apakah ada undangan untuk dirinya, untuk menghadiri rapat yang dipimpin Presiden, dimana hasil rapat itu ada kegiatan pejabat jajaran Polkam untuk berkunjung ke beberapa daerah dalam rangka memantau persiapan pemilu. Saat itu, kata Yudhoyono, Sekmenko Sudi Silalahi menjawab, "Tidak ada undangan." Hal itulah, menurut Yudhoyono, yang akhirnya berkembang dikalangan wartawan seolah-olah dirinya tidak dilibatkan dalam kegiatan itu, serta di-kucilkan dari kabinet. Menurut Yudhoyono, ia tidak akan merespon secara negatif persoalan itu, yang penting, dirinya masih menjabat sebagai Menko Polkam dan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Untuk itu, ia berharap, setiap pihak tetap saling menghormati sesuai dengan posisinya masing-masing. "Jadi, saya tidak akan memberi tanggapan yang menyebutkan saya sebagai anak kecil," katanya. Sehingga, menurut dia, tata krama dan etika hubungan satu sama lain harus dikembalikan pada aturan main yang berlaku. Ketika ditanya soal hubungannya dengan Presiden Megawati, Yudhoyono menjawab, dirinya selalu berkomunikasi dengan Presiden. "Hal-hal yang memerlukan klarifikasi itu akan saya komunikasikan dengan Presiden," katanya. Jadi, menurut dia, tidak ada masalah yang sangat luar biasa antara ia dan Presiden Megawati. Sementara itu, soal pemunculan dirinya dalam iklan layanan pemilu yang sempat mendapat protes dari beberapa partai politik, menurut Yudhoyono, ia juga merasa heran. Pasalnya, sebagai Menko Polkam, ia berhak mengajak masyarakat untuk mensukseskan pemilu agar benar-benar aman, damai, dan demokratis. Meski begitu, ia sempat berkomunikasi dengan para stafnya agar menanyakan hal tersebut ke KPU atau Panwaslu, apa benar iklan itu melanggar undang-undang. "Saya katakan, kalau memang melanggar undang-undang segera dihentikan iklan itu," katanya. Tapi, lanjut Yudhoyono, dua hari yang lalu ia mendapat laporan bahwa iklan layanan pemilu itu sama sekali tidak melanggar undang-undang pemilu. Yandhrie Arvian - Tempo News Room