Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Goenawan Mohamad Tidak Cemarkan Nama Tomy Winata

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Saksi ahli di persidangan perkara gugatan Tomy Winata terhadap Goenawan Mohamad dan Koran Tempo, Masmimar Mangiang, mengatakan pernyataan Goenawan Mohamad di Koran Tempo, 12 dan 13 Maret 2003 tidak merugikan siapapun, termasuk Tomy Winata. Hal itu ia tegaskan saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Zainal Abidin Sangadji, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (26/2). Masmimar Mangiang, 55 tahun, pakar ilmu Komunikasi dari Univesitas Indonesia, mengatakan, pernyataan Goenawan Mohamad saat itu sama sekali tidak memberikan makna bahwa Tomy Winata adalah preman. "Sesuai dengan (struktur) kalimatnya, kalimat itu tidak menyamakan Tomy Winata dengan preman," ujar dosen Universitas Indonesia itu. Kalimat yang dimaksud adalah, "Jangan sampai Republik Indonesia jatuh ke tangan preman, juga ke tangan Tomy Winata." Kalimat itu diucapkan Goenawan Mohamad usai mendatangi Kapolri, bersama beberapa tokoh nasional seperti Ketua PP Muhamadiyah Syafi'i Ma'arif, Todung Mulya Lubis, Lin Che Wei, Komaruddin Hidayat, Andi F Noya, dan lain-lainnya, berkaitan dengan penyerangan kantor majalah Tempo. Pernyataan itu kemudian dikutip Koran Tempo dan media lainnya. Namun, Tomy Winata menganggap pemuatan pernyataan Goenawan di Koran tempo adalah suatu bentuk penghinaan dan pencemaran nama baiknya. Tomy mengaku akibat pemuatan berita itu, ia dirugikan secara ekonomi karena kontrak bisnisnya berupa rencana pembuatan pabrik tepung di Sulawesi, batal.Menurut Masmimar, kata 'juga' dalam pernyataan Goenawan Mohamad adalah sebagai konjungsi yang memberikan fungsi alternatif. Marsimam mencontohkan kalimat "Saya jualan parfum, juga jualan bensin." Masmimar mengatakan, 'parfum' dan 'bensin' adalah kata yang sama sekali berbeda. "Kedudukan mereka setara, sebagai unsur kata, namun, maknanya jelas berbeda," jelas Masmimar.Oleh karenanya, pernyataan Goenawan juga tidak memberikan makna buruk terhadap Tomy Winata, karena antara 'preman' dan Tomy adalah unsur yang terpisah. Lain halnya, bila kata 'juga' diganti dengan kata 'apalagi'. "Kata 'apalagi' dalam kalimat itu, akan memberikan makna Tomy lebih buruk dari preman," ujar Masmimar. Hal itu, kata Masmimar dapat dilihat dalam buku tata bahasa yang disusun para ahli bahasa dan diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Lebih jauh, Masmimar mengatakan pernyataan Goenawan Mohamad itu bermakna penolakan, agar Republik Indonesia tidak dikuasai preman maupun Tomy Winata. Namun, penolakan itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pernyataan yang bermaksud mencela Tomy. Pasalnya, maksud dibalik penolakan Goenawan tidak dikatakan dan hanya diketahui Goenawan sendiri. "Siapa yang bisa melihat isi hati orang," kata Masmimar, pengajar di Lembaga Pers Dr Soetomo itu.Sementara itu, Deswal Arief, pengacara Tomy Winata, mempersoalkan kepatutan penulisan pernyataan Goenawan di Koran Tempo yang dimuat dua hari berturut-turut. "Padahal, Tomy Winata telah membantahnya, di hari pertama," kata Deswal. Namun, Hal itu juga dibantah saksi ahli yang mengatakan bahwa bantahan Tomy Winata adalah bantahan keterlibatannya dalam aksi penyerangan di kantor majalah Tempo. Sedangkan pernyataan Goenawan yang dimuat adalah pendapat pribadi Goenawan yang bagi koran Tempo adalah sebuah fakta.Indra Darmawan - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

24 hari lalu

Adam Deni Gearaka menanggapi surat dakwaan kasus pencemaran nama baik Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di PN Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni


ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

25 hari lalu

Ketua komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa Bambang Zakariya menyaksikan hutan mangrove yang mati akibat tercemar sisa limbah tambak udang vaname intensif di tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits dikriminalisasi setelah memberi komentar soal rencana tambak udang di Karimunjawa.


Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

26 hari lalu

Adam Deni Gearaka menanggapi surat dakwaan kasus pencemaran nama baik Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di PN Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Kalapas Kelas I Cipinang memastikan tidak ada kekerasan terhadap Adam Deni, tersangka pencemaran nama baik politikus Nasdem Ahmad Sahroni


MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

26 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti.
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik


MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

27 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik


Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

28 hari lalu

Hakim ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?


MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

29 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik


UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

30 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

UU Pers memberikan pers kekuatan untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber yang tidak ingin diungkapkan, jika diminta oleh pihak tertentu.


Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

36 hari lalu

Adam Deni Gearaka menanggapi surat dakwaan kasus pencemaran nama baik Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di PN Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

Persidangan Adam Deni Gearaka dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus pencemaran nama baik berupa pembungkaman Rp 30 miliar batal digelar hari ini.


Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

39 hari lalu

Film Djakarta 1966. imdb.com
Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

Peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar disertai gelombang demo mahasiswa terekam dalam film Djakarta 66 karya Arifin C. Noer