Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Didesak Investigasi Kasus Kao-Malifut

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah Organisasi Nonpemerintah (Ornop) yaitu Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Eknas WALHI), Kontras, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Mineral Policy Institute (MPI/LSM Pertambangan di Australia), yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Nonpemerintah (Ornop) untuk solidaritas Kao-Malifut, hari ini (9/2) mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka menuntut Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi atas peristiwa yang terjadi tanggal 7 Januari di kawasan Kecamatan Kao, Malifut, dan Jailolo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Koalisi Ornop juga mendesak Komnas HAM agar melakukan koreksi terhadap kinerja kepolisian di daerah tersebut, yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Sebelumnya, pada 7 Januari telah terjadi insiden antara masyarakat setempat dengan pihak kepolisian. Awalnya masyarakat berjalan ke kawasan PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM/Newcrest) untuk melakukan aksi damai karena PT NHM telah memperluas lahan pertambangannya (pertambangan emas) sampai ke kawasan yang bukan menjadi tempat penambangan.Akibat perluasan itu masyarakat terdesak dan mengakibatkan mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mereka juga kehilangan pekerjaan sebagai petani, berburu, dan sebagai nelayan, karena kawasan itu sudah dijadikan sebagai areal pertambangan. Sebelum sampai ke PT NHM, Polisi (Brimob) menghentikan mereka dan menangkap serta menyiksa mereka. Isna Hertati, salah satu anggota Eknas WALHI, dalam keterangannya di depan anggota Komnas HAM mengatakan tindakan aparat yang menanggap dan menahan masyarakat secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran HAM. Para aparat juga melakukan pembunuhan kilat terhadap mereka yang melakukan aksi damai. Karena itu Komnas HAM diminta segera menurunkan Tim Pencari Fakta (TPF) sebagai upaya untuk melindungi dan menegakan hak asasi manusia. Sedangkan Abusaid Pelu dari Kontras juga mendesak agar Komnas HAM segera mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi masyarakat dari bentuk-bentuk pemusnahan sumber kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Koalisi Ornop juga menyampaikan kepada Komnas bahwa telah jatuh korban dari peristiwa itu. Satu orang dikabarkan meninggal, sedangkan ratusan orang lainnya ditangkap dan disiksa. Sampai hari ini masyarakat setempat berada pada posisi yang sangat sulit. Koalisi Ornop juga menyampaikan keberatan mereka dengan beroperasinya PT NHM. Menurut mereka, jika PT NHM beroperasi, seluruh ekosistem di wilayah itu akan rusak. Masyarakat juga tidak bisa melakukan kegiatan mata pencahariannya. Mereka juga mengkritik tindakan aparat yang dianggap sewenang-wenang menyiksa dan menahan masyarakat, tanpa diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak mereka, misalnya didampingi pengacara. Karena itu, Koalisi Ornop meminta Komnas HAM untuk juga membuat rekomendasi ke pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang kontrak kerja dengan PT NHM. Komnas HAM juga didesak untuk membuat rekomendasi agar pemerintah pusat memeriksa kembali izin operasi PT NHM. "Ini masalah substansi, walaupun tidak diatur dalam KUHP. Ini lebih dari bentuk arogansi, ada kriminalisasi di dalamnya," ujar Abusaid saat wakil pemantauan Komnas HAM, Taheri Noor, menanyakan substansi pengaduan mereka. Koalisi Ornop juga menjabarkan beberapa tindakan aparat dan PT NHM yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Igor O'neill, seorang aktivis MPI menceritakan, dari informasi yang didapatkan dari seorang tahanan bahwa NHM telah membayar uang ke Brimob selama beberapa tahun untuk mengamankan kegiatan mereka. PT NHM juga menjadikan beberapa bangunan gedungnya sebagai tempat menahan masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan pertambangan itu. Igor juga menceritakan bahwa helikopter PT NHM digunakan untuk mengangkut tahanan dari lokasi ke Ternate.Sementara itu, Taheri Noor, memberikan tanggapan bahwa Komnas HAM sudah melakukan investigasi awal berupa klarifikasi. Komnas HAM sudah mengirimkan surat pada 27 Januari ke PT NHM dan kepolisian setempat. "Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban," ujar Taheri yang didampingi Sasanti, seorang staf pemantauan Komnas HAM. Karena belum ada jawaban, Komnas HAM akan mengirim surat kedua ke Pemda dan Polres setempat. "Jika surat kedua ini tidak ditanggapi kami segera melakukan investigasi," ujar Taheri di depan Koalisi Ornop. Taheri mengatakan, kedatangan Koalisi Ornop ke Komnas saat ini menjadi dorongan bagi Komnas untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mengatakan, masalah ini tidak hanya masalah lokal, tetapi juga bisa menjadi masalah nasional. Sunariah - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jasa Marga Tambah Stasiun Pengisian Mobil Listrik di Rest Area

1 menit lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
Jasa Marga Tambah Stasiun Pengisian Mobil Listrik di Rest Area

Jasa Marga menambah stasiun pengisian baterai mobil listrik di rest area jalan tol selama mudik Lebaran.


LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

1 menit lalu

Layanan Syariah LinkAja pada  pameran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Tempo/Tony Hartawan
LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

Aksi korporasi BUMN dan LinkAja untuk memperkuat ekosistem dan strategi bisnis, termasuk potensi kolaborasi di dalam ekosistem BUMN.


Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

4 menit lalu

Sebanyak 45 orang anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilpres pada Senin malam, 25 Maret 2024. Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, hingga Hotman Paris. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, merespons soal permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

9 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

15 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

17 menit lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Ferienjob Program Resmi di Jerman, Bareskrim Ungkap Kejanggalannya Saat Ditawarkan ke Universitas di Indonesia

21 menit lalu

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, berbicara terkait perkembangan penyidikan kasus Panji Gumilang di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juli 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Ferienjob Program Resmi di Jerman, Bareskrim Ungkap Kejanggalannya Saat Ditawarkan ke Universitas di Indonesia

Bareskrim mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penawaran program ferienjob ke sejumlah universitas di Indonesia. Diduga TPPO.


Jadi Daya Tarik Wisman, Batam Wonderfood & Art Ramadhan akan Ditutup Menparekraf Sandiaga Uno

21 menit lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menangapi terkait overtourism Bali dalam kunjungan kerjanya di Batam, Selasa, 2 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Jadi Daya Tarik Wisman, Batam Wonderfood & Art Ramadhan akan Ditutup Menparekraf Sandiaga Uno

Batam Wonderfood & Art Ramadhan dikunjungi banyak wisatawan mancanegara seperti Korea Selatan, Malaysia, Turki, Thailand


Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Kedua Timnas Indonesia U-16, Bhayangkara FC Mendominasi

24 menit lalu

Pelatih Timnas U-16 Nova Arianto (kiri) memberikan instruksi kepada pemain saat pemusatan latihan di Lapangan B, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. Pemusatan latihan tersebut dipersiapkan untuk mengikuti gelaran Piala AFF U-16 dan kualifikasi Piala Asia U-17. ANTARA/M Risyal Hidayat
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Kedua Timnas Indonesia U-16, Bhayangkara FC Mendominasi

Nova Arianto resmi memanggil 36 pemain untuk mengikuti seleksi tahap kedua Timnas Indonesia U-16 atau Timnas U-16.


Bos Hamas Sebut Indonesia, Ajak Muslim Dunia Rebut Masjid Al Aqsa

24 menit lalu

Mohammed Deif
Bos Hamas Sebut Indonesia, Ajak Muslim Dunia Rebut Masjid Al Aqsa

Salah satu bos Hamas mengajak umat Muslim di seluruh dunia bersatu mempertahankan Masjid Al Aqsa, termasuk dari Indonesia.