Iklan
TEMPO Interaktif, Palembang:Taufiq Kiemas, kader PDI Perjuangan, mengaku berusaha meminta para pejabat daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, menjadi juru kampanye partainya."Tapi kami lihat aturannya dulu boleh atau tidak. Kami juga tidak akan memaksa," kata Taufiq seusai peresmian ruang VIP Rumah Sakit Umum Muhammad Husein di Palembang kemarin.Suami Presiden Megawati Soekarnoputri itu beralasan, cara bicara pejabat daerah lebih genah (proporsional). Selain itu, pejabat di daerah biasanya lebih didengar oleh rakyat setempat. Berbeda dengan Taufiq, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Mangara Sihaan mengatakan, pengurus pusat PDIP tak akan meminta para pejabat daerah menjadi juru kampanye. Alasannya, jika para pejabat berpihak, bisa muncul kecemburuan dari partai lain. "Daerah itu nanti jadi tidak aman lagi karena banyak protes," ujar Mangara. Gubernur dan bupati/wali kota yang berasal dari kader partainya, menurut dia, adalah milik semua orang, bukan milik pribadi PDI Perjuangan. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu Saut H. Sirait, pegawai negeri sipil harus mendapat izin atasannya untuk cuti dalam tanggungan negara jika hendak berkampanye. "Aturannya ada dalam Pasal 38 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 701 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu," katanya kemarin. Kendati demikian, kata Saut, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur kampanye oleh pegawai negeri itu. Tidak jelasnya aturan cuti bagi gubernur dan bupati/wali kota diakui Taufiq Kiemas. "Kita ada kesulitan soal cuti itu, karena sepengetahuan saya belum ada aturan bagaimana mereka itu cuti," ujar tokoh yang punya sebutan TK itu. Semua partai politik, Taufiq menambahkan, sebenarnya juga berkeinginan memakai para pejabat di daerah sebagai juru kampanye mereka. "Kalau (mereka) tidak ada yang mendekati (gubernur), ya bego aja itu partai," katanya. Arif Ardiansyah/Purwanto - Tempo News Room
Iklan
