Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai pemberian surat keterangan lunas pada Sjamsul Nursalim adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi melihat Nursalim tak kunjung menunjukkan itikad baiknya untuk pulang ke tanah air dan menyelesaikan segala kewajibannya. "Bagaimana keterangan lunas itu bisa diberikan selagi orangnya buron," katanya dengan nada tinggi saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon, Senin (26/1).Keterangan lunas ini, kata Faisal, tidak boleh diberikan kepada bos Gajah Tunggal tersebut karena memang proses penilaian aset-asetnya yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai setoran utang-utangnya belum tuntas. "Terlalu banyak cacatnya," kata dia. Faisal juga melihat ada kecenderungan untuk membesarkan isu penghidupan kembali Tambak Udang Dipasena di Lampung justru untuk mengecilkan kasus Gajah Tunggal. "Nah elementer-elementer seperti ini yang harus diklarifikasi," ujarnya. Ia menambahkan, hipotesanya, selama ini pengagunan dan penilaian terhadap Dipasena, sangat mahal sekali dan membawa-bawa rakyat. Ia menengarai adanya pihak-pihak yang ingin membeli aset-aset tersebut punya afiliasi dengan pemilik lama. "Secara langsung atau tidak langsung jangan-jangan pasang badan padahal pemilik lama yang berniat beli asetnya sendiri dengan harga yang sangat murah," tuturnyaDitanya mengenai keterlibatan suami Megawati Sukarnoputri, Taufik Kiemas, dalam penghidupan kembali Dipasena, Faisal menilai disini terlihat adanya dimensi kekuasaan. "Bantu rakyat sangat boleh, tapi perlu dilihat ada dimensi kekuasaan gak?" ujarnya. Faisal juga menandaskan, meskipun Nursalim telah melunasi utang-utangnya berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam Master of settlement and Acquisition Agreement, namun pengampunan tetap tidak bisa diberikan. "Pengampunan hanya boleh diberikan jika sudah melewati proses hukum, nah ini proses hukumnya saja belum, bagaimana bisa diampuni?" tegasnya. Fitri Oktarini - Tempo News Room
Iklan
