Ketua Dewan Pers: Bandingnya Tempo adalah Keharusan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Pers, Prof Dr Ichlasul Amal menyatakan dukungannya kepada tim pengacara PT Tempo Inti Media untuk meminta eksaminasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Putusan PN itu, kata Ichlasul, jelas mengancam profesi wartawan, termasuk media massa. Dewan Pers, kata Ichlasul, juga mendukung upaya Tempo untuk banding atas putusan PN Jaksel yang memvonis membayar denda USD 1 juta dan harus meminta maaf kepada Tommy Winata di beberapa media nasional serta internasional.Ichlasul menyatakan langkah banding adalah suatu keharusan, sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. "Jadi banding itu suatu keharusan, kita jelas mendukung langkah itu," tegasnya. Ichlasul sendiri mengakui upaya eksaminasi akan berhadapan dengan asas independensi hakim. "Dewan Pers sendiri tidak bisa melakukan intervensi dalam masalah ini. Tapi yang jelas, putusan hakim itu akan mengancam dan menjadi momok bagi wartawan dan media massa," kata Ichlasul Amal, Jumat (23/1) malam.Menurut Ichlasul, hukuman US$ 1 juta jelas akan membuat media massa bangkrut. Vonis hukuman itu, kata Ichlasul, membuat media massa semakin terancam, padahal saat ini media massa sedang berkembang ke arah demokrasi, yang pada akhirnya demokratisasi juga terancam.Ichlasul mengatakan sebenarnya Dewan Pers sudah berulang kali melakukan dialog dengan sejumlah hakim dan MA mengenai Undang-Undang Pers. Jika ada persoalan yang menyangkut pemberitaan media, kata dia, Dewan Pers telah meminta agar UU itu yang digunakan."Tapi seperti yang kita tahu, dalam kasus ini (Tempo) hakim menyatakan UU Pers terlalu ringan tuntutannya sehingga mereka menggunakan KUHP. Lha terus bagaimana ini. Mestinya kan Undang-Undang Pers yang dipakai karena lex spesialis," kata Ichlasul.Jika ada pemberitaan media yang dinilai merugikan, jelas Ichlasul, ada mekanisme yang telah diatur, yaitu hak jawab. Bila media tidak mau memuat hak jawab dari pihak yang dirugikan, tambahnya, maka media itu telah melakukan pelanggaran dan baru dibawa ke pengadilan.Syaiful Amin - Tempo News Room