Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Gabungan delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koalisi Reformasi untuk Penyelenggaraan Haji (KORUP Haji), diperiksa polisi sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penipuan publik penambahan kuota haji dan dugaan suap adik menteri agama terhadap salah seorang pengusaha katering jemaah haji. Hadir dalam pemeriksaan lima LSM: PIRAC, Maslahat Haji, Government Watch (Gowa), PAHAM, dan Lembaga Konsumen Haji. "Ada sekitar 12 pertanyaan dari penyidik mengenai laporan kami 2 Januari lalu," kata Koordinator Gowa, Farid R. Faqih, di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (19/1). Pada kesempatan itu, KORUP Haji juga memberikan bukti-bukti baru kepada penyidik untuk memperkuat laporan mereka. Bukti-bukti baru itu diantaranya rekaman acara "Realitas" di Metro TV, menampilkan pengakuan seseorang yang mengetahui adanya permintaan penambahan kuota haji dari Menteri Agama RI Said Agil Al Munawar kepada Pangeran Abdullah sebagai penguasa Kerajaan Arab Saudi. "Bahkan untuk meluluskan permintaan itu, Menteri Agama bersedia menyerahkan 10 juta real atau US$ 3 juta kepada Pangeran Abdullah," kata Zaim Saidi, Koordinator PIRAC. Acara itu, kata Zaim, diputar Metro TV sekitar Desember 2003. Bukti lain adalah MoU antara Menteri Agama dan Menteri Haji Arab Saudi yang ditulis dalam bahasa Arab pada 17 September 2003. Menurut Zaim, MoU itu berisi permintaan pemerintah Indonesia untuk penambahan kuota calon jemaah haji 2004. "Dalam MoU itu, pemerintah Arab Saudi baru akan mempertimbangkan permintaan itu," katanya. Tapi dua hari kemudian, Menteri Agama mengumumkan adanya tambahan kuota jemaah haji. dan pada 17 November 2003, pemerintah Arab Saudi menolak permintaan tambahan kuota itu. "Seharusnya pemerintah berpatokan pada kuota semula, 205 ribu orang," kata Zaim lagi. Selain itu, KORUP Haji juga menyertakan dua surat keputusan Menteri Agama, nomor 460/2003 mengenai alokasi porsi tambahan jemaah haji 2004 dan nomor 547/2003 mengenai calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya. "SK nomor 460 cenderung spekulatif dan menimbulkan kerugian moril serta materil pada 30 ribu calon jemaah haji Indonesia. Dari SK nomor 547 diketahui, ternyata jumlah lokasi jemaah haji yang ditunda keberangkatannya tidak sesuai dengan SK nomor 460 dan tampak adanya manipulasi dalam penetapan kuota perwilayah," kata Farid. Dicontohkan Farid, SK nomor 460/2003 menyebut tambahan kuota untuk DKI Jakarta sebesar 1526. Tapi, jumlah calon jemaah haji yang ditambahkan sebesar 3940 atau terdapat kelebihan 2414 calon jemaah haji yang batal berangkat. Meskipun pemerintah mengembalikan ongkos naik haji (ONH) calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat, kata Zaim, tidaklah cukup. "Tidak sekadar dikembalikan, tapi juga ada ganti rugi. Sementara, unsur penipuan terhadap publik, harus diselesaikan secara hukum," katanya. Pihak KORUP Haji juga akan meminta bantuan ahli telekomunikasi RM Roy Suryo untuk menguji kesahihan rekaman suara antara yang diduga adik Menteri Agama, Fahmi Al Munawar dan saudara Imam dari katering Ibu Feny, mengenai permintaan uang sebesar Rp. 400 juta untuk keperluan THR Menteri Agama. Sita Planasari - Tempo News Room
Iklan
