Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjelang Pengumuman Politisi Busuk, LSM Siapkan Pengacara

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berencana mengumumkan nama-nama politisi busuk pekan depan telah menyiapkan sejumlah pengacara untuk menghadapi kemungkinan konsekuensi hukumnya. Menurut Koordinator Kontras, Usman Hamid, pengacara itu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan adanya gugatan oleh mereka yang namanya diumumkan sebagai salah satu kategori politisi busuk. Pengumuman nama-nama politikus busuk ini, menurut Usman, rencananya akan dilakukan pekan depan. Langkah tersebut sebagai pemenuhan janji dari komponen masyarakat yang menolak peran politik tokoh-tokoh politik busuk, yang pada tanggal 29 Desember mendeklarasikan pernyataan sikapnya. Waktu dan lokasi persisnya, menurut Usman, sedang disiapkan. Kontras sendiri, kata Usman, sudah mendahului mengumumkan sejumlah nama yang ia kategorikan sebagai politisi berdarah. "Kami terpaksa mengawali karena didesak teman-teman pers," ujarnya.Usman mengakui sementara ini di kalangan kelompok elemen LSM yang tergabung dalam koaliasi anti politisi busuk sebenarnya masih ada perbedaan pendapat. Sebagian bersikeras untuk segera mengumumkan nama-nama para politisi busuk ini. "Sebagian lainnya meminta agar tidak usah menyebut nama," katanya.Namun, menurut Usman, saat ini desakan dari LSM di daerah-daerah justru sangat kuat meminta mereka segera menyebutkan nama tokoh-tokoh yang dikategorikan sebagai politisi busuk. Bahkan mereka juga telah siap mengirimkan daftar caleg di daerah yang mereka nyatakan sebagai politisi busuk.Oleh karena itu, kata Usman, pihaknya memastikan akan segera mengumumkan nama-nama politisi busuk itu pada pekan depan. Nama-nama tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan pelanggarannya, seperti bidang HAM, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan korupsi, dan kekerasan terhadap perempuan. Nama-nama politisi busuk menurut masing-masing kategori itu akan diserahkan masing-masing LSM sesuai bidangnya. Dari LSM yang membidang HAM yang telah siap dengan daftar politisi busuk di antaranya dari Kontras dan Imparsial. Sedang dari lingkungan hidup sejauh ini dari Walhi. "Tentunya beberapa LSM lainnya juga telah siap dengan masing-masing kategori itu," ujar Usman.Meski belum secara resmi dan serempak, sejumlah LSM, seperti Walhi dan Kontras, telah lebih dulu mengumumkan nama-nama politisi busuk. Bahkan Kontras menyebut kategori politisi busuk itu dengan istilah politisi berdarah. Nama yang sempat disebut sebagai politisi berdarah pada jumpa pers Selasa (6/1) lalu di kantor Kontras, di antaranya Wiranto, Prabowo, Yunus Yosfiah, Sutiyoso, dan Akbar Tanjung.Ramidi - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

10 menit lalu

Presiden Joko Widodo menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. FOTO/Instagram
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.


Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

12 menit lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.


Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

13 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.


Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

18 menit lalu

Ilustrasi anak main ponsel pintar. (Shutterstock.com)
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.


Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

19 menit lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

Surya Paloh menanggapi pertemuan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dengan Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Sinyal koalisi?


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

25 menit lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.


Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

25 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui usai memberikan keterangan kepada Dewas KPK perihal pemberhentian Endar Priantoro di Gedung Dewas Rabu 12 April 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan Nurul Ghufron diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK.


2 Cara Blur WhatsApp Web di Chrome untuk Menjaga Privasi Chat

28 menit lalu

Memori penyimpanan WhatsApp harus rutin dibersihkan agar kinerja aplikasi tidak lemot. Ini cara bersihkan penyimpanan WhatsApp. Foto: Canva
2 Cara Blur WhatsApp Web di Chrome untuk Menjaga Privasi Chat

Ada beberapa cara blur WhatsApp Web di Chrome agar chat rahasia Anda tidak dibaca orang lain. Berikut ini beberapa tata caranya.


Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

31 menit lalu

Logo Partai Demokrat
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

34 menit lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.