Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM: Pemerintah Lambat Tangani Sandera GAM

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Tim Ad Hoc Aceh Komnas HAM, MM Billah, mengatakan pemerintah lambat dan lalai menjalankan tugasnya membebaskan dan melindungi para sandera GAM, termasuk kamerawan RCTI Ferry Santoro dan dua orang istri perwira TNI. Hal ini disampaikan Billah pada konferensi pers yang digelar bersama Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EKNAS-LMND) dan Komite Pimpinan Pusat Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (KPP-SMUR), Selasa (6/1) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Billah mengatakan kasus penyanderaan wartawan RCTI, almarhum Ersa Siregar dan Ferry Santoro, sudah berlangsung sangat lama, yaitu selama enam bulan. Tetapi, pemerintah lambat menyadari untuk segera membebaskan para sandera hingga akhirnya wartawan senior RCTI Ersa Siregar tewas tertembak pada 29 Desember lalu. Walaupun begitu, kata Billah, Komnas HAM tetap menyambut baik tindakan pemerintah yang datang ke Aceh untuk melakukan negosiasi dengan GAM untuk membebaskan para sandera. Untuk mengusut lebih jauh kasus tertembaknya Ersa dan penyanderaan Ferry Santoro dan sandera lainnya, Komnas HAM akan membentuk tim independen yang bertugas menguak serta mengusut tuntas kasus penyanderaan wartawan RCTI sampai terbunuhnya Ersa. Tim tersebut terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, organisasi wartawan, dan tim ahli dokter forensik, dan lain-lain. Menurut Billah, gagasan pembentukan tim independen sudah diungkap sejak pemakaman Ersa. Ide ini disetujui oleh beberapa pihak dan akan diusulkan untuk diangkat dalam sidang paripurna di DPR. Pembentukan tim ini, kata Billah, sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan Komnas HAM terhadap banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Namun, dalam pembentukan tim tersebut Komnas HAM terutama akan melakukan tindakan-tindakan yang berimplikasi pada pembebasan para sandera.Lebih jauh Billah mengatakan dalam tim Komnas HAM tidak akan melibatkan pihak yang terlibat konflik, yaitu TNI, Polri, dan GAM. Keputusan Komnas HAM untuk tidak melibatkan TNI, Polri, dan GAM, agar bisa membebaskan para sandera secara damai dan sesuai dengan Konvensi Jenewa.Penyanderaan yang dilakukan GAM menyalahi Konvensi Jenewa dan Komnas HAM sangat menentang itu, ujar Billah. Dia sendiri berkeyakinan efektif atau tidaknya tim nanti tergantung dari hasil di lapangan. Namun, Komnas HAM berharap konflik yang terjadi di Aceh bisa diatasi secara beradab dan damai. Sunariah - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


TNI Ungkap Alasan Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Diterjunkan AU Yordania

4 menit lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
TNI Ungkap Alasan Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Diterjunkan AU Yordania

Misi itu melibatkan 27 personel TNI yang sebagian besar merupakan prajurit dan sisanya satu diplomat dari Kementerian Luar Negeri.


Fakta-fakta Kasus Pertalite yang Dicampur Air di SPBU di Kota Bekasi

6 menit lalu

SPBU di Jalan Juanda, Bekasi terkontaminasi air.  Tempo/Adi Warsono
Fakta-fakta Kasus Pertalite yang Dicampur Air di SPBU di Kota Bekasi

Para tersangka pelaku pencampur BBM jenis Pertalite dengan air yang dikirim ke sebuah SPBU Kota Bekasi tersebut akan diancam pidana 6 tahun penjara.


Persija Jakarta Akan Kembali Berkandang di SUGBK saat Jamu Persis Solo pada Liga 1 Pekan Ke-31

9 menit lalu

Pemain Persija Jakarta Marko Simic dan Ryo Matsumura. Twitter @Persija_Jkt.
Persija Jakarta Akan Kembali Berkandang di SUGBK saat Jamu Persis Solo pada Liga 1 Pekan Ke-31

Persija Jakarta akan kembali berkandang di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta, saat menjamu Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-31.


Kemendag Tetapkan Harga Patokan Ekspor Pertambangan April 2024, Harga Sebagian Komoditas Naik

13 menit lalu

Pekerja tengah memindahkan tembaga bekas untuk diolah di PT Smelting, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6) PT Smelting memperoleh pasokan konsentrat tembaga sebesar 1 juta ton dari PT Freeport Indonesia dan dari Amman Mineral Nusa Tenggara sebanyak 100 ribu ton. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendag Tetapkan Harga Patokan Ekspor Pertambangan April 2024, Harga Sebagian Komoditas Naik

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar periode April 2024.


Banyak Orang Masih Salah Kaprah soal Epilepsi, Cek Faktanya

14 menit lalu

Ilustrasi anak kejang/epilepsi. Redcross.org.uk
Banyak Orang Masih Salah Kaprah soal Epilepsi, Cek Faktanya

Masih banyak orang yang salah kaprah terkait epilepsi. Dokter beri faktanya untuk meluruskan.


Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

19 menit lalu

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Perubahan Metode Memilih Di Luar Negeri Pada Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis 28 Desember 2023. Pemungutan Suara di Sejumlah Negara Dialihkan via Pos. Sebagai informasi, menurut UU Pemilu, terdapat tiga metode pemungutan suara di mancanegara, yakni TPS luar negeri, kotak suara keliling, dan pos. TEMPO/Subekti.
Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Ketua Bawaslu menyatakan kajian awal laporan tersebut memenuhi unsur formil, tapi tidak memenuhi syarat meteriil.


Asal Istilah Nepo Baby yang Disematkan ke Gibran Ternyata dari Dunia Artis Bollywood

26 menit lalu

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Asal Istilah Nepo Baby yang Disematkan ke Gibran Ternyata dari Dunia Artis Bollywood

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut melakukan berporos dan Gibran Rakabuming Raka pun dijuluki Nepo Baby. Dari mana istilah ini?


KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Eksekutif New Generation Mulai Hari Ini, Apa Saja Fasilitasnya?

29 menit lalu

Petugas PT Kereta Api Indonesia mengecek kelengkapan fasilitas di Gerbong Luxury 2 di Stasiun Kotabaru Malang, Jawa Timur, Sabtu 25 Mei 2019. Kereta Luxury 2 ini merupakan generasi terbaru kereta Luxury yang telah dirilis pada pertengahan 2018 lalu. Tahun lalu, kereta sleeper dirangkaikan pada kereta Argo Bromo Anggrek Luxury relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Eksekutif New Generation Mulai Hari Ini, Apa Saja Fasilitasnya?

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi PP menggunakan kereta eksekutif New Generation mulai hari ini, Jumat, 29 Maret 2024.


TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua

38 menit lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua

Sebanyak 13 prajurit TNI tersangka penganiayaan warga di Papua akan mendapat hukuman yang berbeda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.