Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Agama menegaskan, permohonan 30 ribu kuota tambahan naik haji dari Indonesia tidak hanya diminta Menteri Agama, tapi juga oleh wakil presiden dan bahkan disetujui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. "Menteri Agama hanya meneruskan. Jangan dikira Menteri Agama mau berdagang kuota," kata Direktur Penyelenggaraan Umroh dan Haji Departemen Agama, Nurdin Nasution, di Jakarta, Senin (22/12).Pembatalan permohonan penambahan kuota pada 17 negara oleh pemerintah Arab Saudi, berbuntut 30 ribu calon jemaah haji dari Indonesia untuk 2004 batal berangkat ke tanah suci. Bukan itu saja. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 457/2003 kemudian muncul yang menyebut, seluruh kuota di tiap provinsi dikembalikan ke kuota semula. Ini dilakukan agar pembagian kuota adil, karena jumlahnya di tiap provinsi berbeda-beda. "Supaya adil, dipakailah sistem kuota konkret dan terukur, yaitu kembali ke kuota 205 ribu," kata Nurdin. Saat ini, kata Nurdin, Departemen Agama sedang menyisir data-data dari provinsi yang kuotanya tersisa dan tidak mengambil kuota tambahan 30 ribu. "Semua data sedang kami kaji ulang, dimana yang lebih dan yang batal. Yang batal biasanya satu persen," katanya. Poernomo Gontha Ridho - Tempo News Room
Iklan
