Namun, tegasnya, televisi pemerintah ini sekarang justru telah berubah menjadi persero yang mengedepankan keuntungan. "Sekarang TVRI menjadi sekoci ekonomi, bukan televisi publik," kata sutradara kenamaan ini.
"Pemilu sekarang terjadi di mana industri televisi menjadi bagian besar," katanya. Industri televisi dan politik, tambahnya, membuat situasi pemilihan umum sekarang berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya. Tantangan pemilihan umum 2004, lanjut Garin adalah membangun kode etik peran televisi publik dan swasta.
Selain itu, Garin menyoroti aturan tentang kampanye pemilihan umum yang belum jelas. Untuk itu, dia berharap pemerintah segera membentuk Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi inilah yang akan menjadi partner KPu dalam menyusun peraturan kampanye di media massa.
Koalisi Media, lanjut Garin, sudah berupaya mendesak pemerintah dengan mengajukan somasi damai, Rabu (5/11). Koalisi Media mengajukan somasi kepada Presiden Megawati dan gubernur di seluruh Indonesia karena sampai sekarang belum menjalankan amanah UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama yang berkaitan dengan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia.
Koalisi media untuk Pemilu 2004 terdiri dari Indonesia Media Law & Policy Centre, Yayasan SET, Institut Studi Arus Informasi, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, serta Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa.
Yandi M.R. - Tempo News Room
