Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imparsial Tolak Internal Security Act untuk Melawan Terorisme

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Imparsial menyesalkan pernyataan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil yang menyatakan Indonesia membutuhkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA) untuk memerangi terorisme. Kami sangat menyesalkan pernyataan Matori dengan alasan hak azasi manusia untuk menerapkan ISA, kata Munir, Direktur Imparsial, di kantornya, Jakarta, Selasa (12/8) siang.

Munir mengatakan, penyelesaian masalah terorisme tidak perlu diselesaikan dengan sistem yang sama dengan apa yang diterapkan di Singapura dan Malaysia. Sistem itu, menurut Munir, merupakan sistem peninggalan kolonial yang digunakan untuk menghadapi gerakan politik pribumi. ISA ini bersifat draconian (kasar dan brutal) karena menolak prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

Bekas Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bambang Widjoyanto menilai, gagasan pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri untuk mengatasi aksi terorisme di Indonesia adalah kurang tepat. "ISA bisa menjelma menjadi proses kembalinya Undang-Undang Subversif," kata Bambang kepada wartawan di gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (12/8).

Ia menjelaskan, kelemahan Undang-Undang Subversif adalah dipakai untuk mengatasi berbagai sikap, perlikau, dan pandangan kritis berbagai masyarakat. "Jadi ada pembelokan makna bahwa sikap kritis itu merupakan bagian dari makar," katanya

Peneliti Center for Strategic and International Studies Kusnanto Anggoro menilai penerapan Undang-Undang Kemanan Dalam Negeri untuk mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang marak di Indonesia, tidak tepat. Penerapan aturan itu, menurut dia, justru dikhawatirkan dapat menyebabkan set back bagi kehidupan demokrasi di Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi. Kalau itu (terorisme) masalahnya, jalan keluarnya saya kira bukan ISA, ujar Kusnanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jajaran politik dan keamanan baru akan membahas soal Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, Kamis (14/8) mendatang. Selama ini belum pernah ada pembicaraan resmi dari pemerintah yang membahas soal ISA. "Sudah lama ada debat, tapi belum pernah ada pembicaraan resmi, kata Yusril, Selasa (12/8).

Menurutnya, selama ini yang terjadi adalah lontaran beberapa pihak yang kemudian menjadi wacana. ISA sendiri adalah khas milik Singapura dan Malaysia, yang hampir sama seperti undang-undang subversif pada waktu yang lalu. "Kita tidak akan meniru apa yang dilakukan Singapura dan Malaysia," kata Yusril. (Purwanto/Yandi/Indradar/Andi-Tempo News Room)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Nasi Liwet Solo, Menu Sahur Praktis yang Dapat Dicoba

1 menit lalu

Nasi liwet bisa menjadi ide buka puasa/Foto: Doc. Frisian Flag
Nasi Liwet Solo, Menu Sahur Praktis yang Dapat Dicoba

Salah satu menu yang dapat dicoba adalah menu nasi liwet Solo apabila ingin menjadikannya sebagai menu sahur, dapat dicoba.


Menhub Budi Karya Bicara soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Lebaran: Follow the Rule

5 menit lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan pesawat dan bandara menjelang mudik Lebaran 2024 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat, 29 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Menhub Budi Karya Bicara soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Lebaran: Follow the Rule

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan akan menindak maskapai penerbangan yang ketahuan menaikkan tarif tiket pesawat melebihi tarif batas atas.


Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

12 menit lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

Potongan pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan bonus ramai dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, potongan pajak keduanya lebih besar dari tahun lalu.


Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

19 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

23 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan pandangan pemerintah soal RUU Desa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan


Nama Cak Imin Masuk Bursa Pilkada Jatim Bersaing dengan Khofifah, Pakar Politik Unair: Kalau Bisa Dilerai, Kasihan NU

26 menit lalu

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama istrinya, Rustini Murtadho saat pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 023, Kemang, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 yang digelar untuk memilih Presiden dan Wail Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilaksanakan serentak di 38 Province dengan jumlah DPT 204.807.222 pemilih. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Nama Cak Imin Masuk Bursa Pilkada Jatim Bersaing dengan Khofifah, Pakar Politik Unair: Kalau Bisa Dilerai, Kasihan NU

Dari hasil survei, nama Cak Imin berada di bawah Khofifah, namun di atas Tri Rismaharini.


Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

26 menit lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.


Serba-Serbi Film Konser Aespa, Tayang April 2024

34 menit lalu

Grup idola K-pop, aespa. Foto: Instagram/@aespa_official
Serba-Serbi Film Konser Aespa, Tayang April 2024

Aespa akan merilis film konser berjudul Aespa: World Tour in Cinemas pada April 2024


Jangan Tanyakan 4 Hal Pribadi Ini saat Wawancara Kerja

34 menit lalu

Ilustrasi pria dan wawancara kerja. Shutterstock
Jangan Tanyakan 4 Hal Pribadi Ini saat Wawancara Kerja

Saat melakukan wawancara kerja, fokuslah pada pertanyaan terkait pekerjaan dan hindari bertanya soal kehidupan pribadi pelamar kerja.