TEMPO Interaktif, PALEMBANG: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera mengembalikan transmigran di daerah konflik, antara lain Poso, Ambon, Aceh dan Maluku utara. Untuk tahap awal 250 transmigran asal Jawa dikembalikan ke Maluku Utara pada 29/7. Hal ini disampaikan Dirjen Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Tranmigrasi (PSKT) Djoko Sidik di Palembang, Rabu (23/7).
Transmigran tersebut berasal dari Jawa Timur 200 KK, 50 KK dari Semarang. Alasannya, daerah konflik tersebut sudah aman dan masih ada aset yang dimiliki transmigran ketika mereka mengungsi saat konflik terjadi. "Aset mereka berupa rumah, kebun, sawah itu kan ditinggal begitu saja, jadi ketika sudah aman mereka dipulangkan kembali," ujar Djoko.
Hal yang sama juga kan dilakukan terhadap para transmigran yang saat ini bersatus pengungsi seperti transmigrasi dari Aceh dan daerah konflik lainnya. Pihak tranmigrasi ikut mencarikan lokasi lahan yang baru dan aman untuk transmigrasi . Semisal di Aceh, ada beberapa daerah yang tergolong hitam dan tidak bisa lagi ditempati oleh transmigran seperti Aceh Utara dan Timur . Mereka ini akan dicarikan lokasi baru salah satunya adalah di Provinsi Sumatra Selatan. Sedang di daerah yang aman, semacam Aceh Tenggara tidak masalah.
Sumsel kata Djoko potensi yang paling baik untuk transmigran adalah perkebunan dalam hal ini Kepala Sawit. Tapi dia melihat mutu kelapa sawit Sumsel kalah dengan mutu sawit dari Malaysia. Salah satu penyebabnya karena pengolahan dan pengetahuan dari transmigrasi.
Menyinggung , masih adanya transmigrasi yang tidak tahan dan berpindah kelokasi lain. Dirjen PSKT melihat itu disebabkan tidak terpenuhinya empat elemen dalam menempatkan transmigran yaitu lahan yang akan dijanjikan ke tranmigrasi tidak cocok, pemukiman yang belum siap, sumber Daya Manusia, dan kondisi fisik dan sosial daerah transmigrasi. Djoko mencontohkan, dalam suatu kawasan transmigrasi ditempatkan transmigran yang akan bercocok tanam, padi, tapi saluran air tidak disediakan. Karena tidak ada yang bisa ditanam maka daripada mati kelaparan lebih lebih pindah.
"Saya berharap jajaran transmigrasi di daerah jangan hanya mengajukan lokasi dan kawasan transmigrasi saja tanpa melihat potensi dan kesiapan kawasan tersebut, katanya.
Menurut Djoko, saat ini pemerintah menyediakan dana dari APBN sebesar Rp 89 miliar untuk dana perbantuan transmigrasi. Sebanyak 60 persen digunakan untuk daerah tranmigrasi yang sudah ada untuk perbaikan jembatan, jalan rusak, dan irigasi. Tapi bukan untuk pembukaan lahan baru.
arif ardiansyah-Tempo News Room
